Rabu, 30 September 2020 |
News Room

Wapres Ma'ruf Amin Optimis Pencegahan & Pemberantasan Korupsi Berjalan Baik

Senin, 09 Des 2019 | 12:30 WIB Dibaca: 527 Pengunjung

Foto ilustrasi.*

[NEWSmedia] - Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin optimistis jika pencegahan dan pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke depan akan berjalan baik. Hal ini didasari oleh semakin baiknya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

"Pemerintah optimis upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi pada tahun-tahun ke depan akan berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari semakin baiknya skor IPK," kata Ma'ruf saat berpidato di acara Hakordia 2019 di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu mengutip rilis Transparency International Indonesia (TII) tentang kenaikan skor IPK di Indonesia. Pada 2018, TII merilis skor IPK di Tanah Air naik satu poin dibandingkan dengan tahun 2017 yakni dari skor 37 menjadi 38.

"Ucapan selamat atas peringatan Hakordia Tahun 2019, sebagai momentum upaya penyadaran publik atas bahaya korupsi, yang menjadi salah satu persoalan krusial di negeri ini," jelasnya.

Ma'ruf berujar, korupsi merupakan suatu kejahatan yang bersifat sistemik dan menjadi masalah serius bagi pembangunan di Indonesia, karena menghambat efektivitas mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan.

"Arahan Presiden kepada seluruh anggota kabinet pada saat pelantikan tanggal 23 Oktober 2019 yang lalu, yaitu 'Jangan korupsi. Ciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi.' Pernyataan ini merupakan komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden," tuturnya.

Presiden, sambung Ma'ruf, juga memberikan arahan agar aksi pencegahan korupsi diprioritaskan pada sektor perizinan dan sektor pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Contohnya pelayanan administrasi pertanahan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan.

"Pemerintah secara konsisten akan terus melakukan langkah-langkah perbaikan regulasi dan tata kelola kelembagaan. Kebijakan dimaksud diimbangi dengan bekerjanya pengawasan yang efektif, baik internal maupun eksternal, yang melibatkan partisipasi publik melalui keterbukaan informasi," katanya.

Ma'ruf menambahkan, pemerintah juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menutup peluang korupsi. Kebijakan yang diterapkan antara lain melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mencakup e-planning, e-procurement, e-budgeting, dan e-government.

"Pada tanggal 20 Juli 2018, Presiden mengesahkan Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Stranas PK merupakan penjabaran komitmen Pemerintah bersama KPK untuk mewujudkan upaya pencegahan korupsi yang lebih bersinergi, fokus, efektif dan efisien," imbuh Ma'ruf.

Ia mengurai bahwa Stranas PK 2019-2020 memiliki tiga fokus, yaitu pertama, perizinan dan tata niaga; kedua, keuangan negara; dan ketiga, reformasi birokrasi dan penegakan hukum.

"Ketiga fokus tersebut diterjemahkan dalam 11 aksi dan 27 sub-aksi. pemerintah berharap Stranas PK dapat dilaksanakan secara optimal dengan dukungan KPK dan seluruh pihak yang terkait," pungkasnya. [okz]

Editor: Newsmedia
Publisher: Muhammad Adi
Bagikan:

KOMENTAR

Wapres Ma'ruf Amin Optimis Pencegahan & Pemberantasan Korupsi Berjalan Baik
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top