Sabtu, 26 September 2020 |
News Room - Pemerintahan

Wagub Banten Terima Banyak Aduan Soal Bansos BPNT dan Rastra

Kamis, 08 Mar 2018 | 19:04 WIB Dibaca: 659 Pengunjung

Rapat Koordinasi Penyaluran Bansos BPNT dan Bantuan Rastra tahun 2018 di Aula Gedung BI Banten, Kota Serang, Kamis (8/3/2018).*

SERANG, [NEWSmedia] – Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy memimpin rapat koordinasi penyaluran bantuan sosial, yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) tahun 2018 di aula Gedung BI Banten, Kota Serang, Kamis (8/3/2018).

Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Nurhana mengatakan, untuk penyaluran Rastra, sejumlah peroslan yang diaporkan dari pemerintah kabupaten/kota di antaranya adalah tidak adanya biaya distribusi dari Bulog ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berada.

“Jadi memang biaya operasional dari titik distribusi ke titik bagi belum ada, sementara pemerintah pusat membebankan itu kepada pemerintah daerah,” kata Nurhana kepada awak media.

Persoalan lainnya, lanjut Nurhana, banyak Kepala Desa menolak program BPNT dan Rastra karena tidak adanya anggaran sosialisasi, sebab menurutnya, alokasi anggaran untuk sosialisi tersebut, berada di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.

“Tapi kami masih menunggu SK (surat keputusan) dari Pak Gubernur tentang Tim Koordinasi Bansos Rastra sebagai dasar boleh dipergunakannya anggaran tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy mengaku, dirinya telah mencatat semua persoalan dalam pelaksanaan program BPNT dan Rastra tersebut.

“Tentu ini menjadi perhatian serius kami. Saya akan lapor ke Pak Gubernur (Gubernur Banten Wahidin Halim) agar ditemukan solusinya secepatnya,” kata Andika.

Andika mengaku, dirinya telah meminta dinas terkait di Pemprov Banten dan kabupaten/kota untuk mengejar target distribusi kedua program bansos tersebut, sehingga bisa sampai kepada anggota masyarakat yang berhak menerimanya secara cepat dan tepat.

“Program ini kan sangat penting sebagai upaya pemerintah untuk membantu warga kurang mampu sehingga pada gilirannya mereka bisa berdaya secara sosial dan ekonomi,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pada rapat tersebut terungkap, kuota BPNT untuk Banten pada tahun 2018 mencapai 93.915 KPM. Sementara untuk rastra, kuotanya mencapai 390 ribu lebih KPM.

Dan mulai tahun 2018, pemerintah telah mengubah skema penyaluran Rastra dari pangan bersubsidi menjadi bantuan sosial pangan. Biasanya, KPM mendapat bantuan Rastra sebanyak 15 kg, dengan tebusan Rp 1.600 per kg, namun mulai tahun ini, KPM tidak perlu menebus lagi alias mendapatkannya secara cuma-cuma.

Sementara untuk perubahan skema bantuan dari subsidi menjadi bantuan sosial, membuat jumlah penerima Rastra menjadi berkurang. Sebagian masyarakat miskin yang sebelumnya masih menerima Rastra, akan dikonversi ke bantuan dengan metode nontunai, yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Pemberian BPNT akan memungkinkan setiap KK yang terdaftar sebagai masyarakat miskin, menerima bantuan sebesar Rp110.000/ bulan yang disalurkan melalui rekening perbankan. Uang yang diterima melalui bank, bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, atau telur di warung-warung yang telah ditunjuk pemerintah. [dham]

Editor: Ahmad Hifni
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Wagub Banten Terima Banyak Aduan Soal Bansos BPNT dan Rastra
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top