Jumat, 26 April 2019 |
News Room - Politik - Pemerintahan

Wagub Banten Minta BKD Telusuri Pegawai yang Kampanyekan Prabowo-Sandi

Rabu, 20 Mar 2019 | 20:05 WIB Dibaca: 2108 Pengunjung

Foto enam orang yang berpakaian dinas Pemprov Banten sedang memegang kertas bertuliskan Prabowo-Sandi sambil menunjukan dua jari simbol khas pasangan capres-cawapres 02. (Foto: Istimewa)

SERANG, [NEWSmedia] - Di media sosial, beredar foto enam orang berpakaian seragam PNS dengan emblem berlogo Provinsi Banten tengah jadi perbincangan. Para pegawai pemerintahan itu memegang kertas bertuliskan Prabowo-Sandi sambil menunjukkan jari simbol dukungan untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02.

Jika dilihat dari seragam, ke-enam pegawai tersebut adalah pegawai di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten. Foto itu pun menuai beragam tanggapan di linimasa media sosial, mengingat ada larangan bahwa pegawai pemerintahan, khususnya PNS harus netral, tidak boleh terlibat dalam kegiatan atau aktivitas dukung mendukung di politik.

Hal itu pun langsung ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Banten. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten sedang menelusuri para pegawai tersebut. Jika ditemukan dan terbukti melanggar, terlebih lagi mereka benar adalah aparatur sipil negara (ASN), maka akan dijatuhi sanksi.

Kepada wartawan, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengaku telah meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten untuk melakukan penelusuran terhadap enam pegawai yang melakukan kampanye terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandi.

“Kemarin sudah diperintahkan untuk cek, siapa, dari mana dan di wilayah apa, agar kita tahu,” kata Andika ditemui setelah membuka acara Rapat Koordinasi Daerah Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tingkat Provinsi Banten di Hotel Horison Ultima Ratu, Kota Serang, Rabu (20/3/2019).

Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Banten melalui Gubernur Banten Wahidin Halim telah mengeluarkan surat edaran agar ASN di lingkungan Pemprov Banten netral dalam Pemilu 2019. Jika ke-enam ASN tersebut terbukti melanggar, kata Andika, BKD berhak memberikan sanksi, meskipun kapasitas pelanggaran pemilu merupakan kewenangan Bawaslu.

“BKD harus dapat memberikan saksi, kan sudah jelas surat edarannya, walaupun kapasitas pelanggaran pemilu itu ranahnya di Bawaslu yang akan menindaklanjuti kesalahan ASN,” ujarnya.

Dikatakan Andika, dalam kapasitas pribadi, para ASN tersebut memang berhak untuk memilih. Namun ketika menggunakan atribut ASN, maka harus netral.

“Dalam kapasitas hak pilihan, ya silakan pribadi, tapi harus dijaga dalam kepentingan secara luas sebagai ASN,” tuturnya. [ahi]

Penulis: Ahmad Hifni
Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Wagub Banten Minta BKD Telusuri Pegawai yang Kampanyekan Prabowo-Sandi

BERITA TERKAIT

NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top