Minggu, 20 September 2020 |
News Room - Pemerintahan

Waduh, Masih Ada 4 Ribu Pulau di Indonesia Belum Punya Nama

Jumat, 03 Feb 2017 | 18:32 WIB Dibaca: 1230 Pengunjung

Gugusan Kepulauan di Indonesia.*

BANDUNG, [NEWSmedia] - Dari 17.504 jumlah pulau yang ada di Indonesia, baru 13.466 pulau yang berhasil dibakukan namanya, dan bahkan telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa Bangsa dalam sidang United Nation Conference on Standardization of Geographical Names (UNCSGN) ke-10, 2012 di New York, AS. Tetapi, masih ada sekitar 4.038 pulau yang perlu dibakukan dan didaftarkan ke PBB.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun ini akan mendaftakan 1.100 pulau baru ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pendaftaran ini dilakukan agar pulau-pulau tersebut dapat diakui secara resmi oleh PBB.

Hal ini disampaikan Menteri KKP, Susi Pudjiastuti, saat menyampaikan kuliah umum bertajuk 'Prioritas Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Indonesia' di Institut Teknologi Bandung (ITB), Jalan Ganeca, Kota Bandung, Jumat (3/2/2017).

Susi menjelaskan tujuan utama pendaftaran ini juga untuk mengantisipasi pulau-pulau tersebut diakui oleh negara asing. Sehingga, perlu adanya langkah nyata dari pemerintah untuk melindunginya.

"KKP bersama Kemendagri dan BPN sudah memulai memverifikasi pulau-pulau yang sudah diajukan namanya oleh Pemda masing-masing," kata Susi.

Susi mengatakan pendaftaran pulau-pulau ini diprioritaskan pada bagian terluar Indonesia. Ada 111 pulau terluar yang akan diverifikasi dan didaftarkan agar tidak diakui negara-negara lain seperti yang sebelumnya pernah terjadi.

Setelah diakui PBB, maka tahun depan direncanakan 2.800 pulau belum bernama juga akan kembali didaftarkan. Sehingga sebutan 17 ribu pulau di Indonesia bisa terdata dan terverifikasi secara pasti jumlah dan namanya.

"Mudah-mudahan 17 ribu pulau kita terdaftar semua nanti di PBB. Tahun ini prioritas kita pulau-pulau terluar. Kami targetkan setiap tahunnya ada sekitar 500-1.000 pulau bisa terverifikasi dan didaftarkan ke PBB," menambahkan.

Susi menuturkan secara regulasi pulau-pulau kecil diperbolehkan dikelola oleh swasta baik asing atau nasional. Namun hanya berupa hak guna pakai bukan hak sertifikat milik atau dimiliki secara penuh.

"Hanya hak guna kemudian 30 persen itu dikelola negara. Sementara penyewa hanya boleh maksimum 70 persen. Itu pun masih harus menyiapkan 30 persennya untuk lahan hijau," tutur Susi. [kdc]

Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Waduh, Masih Ada 4 Ribu Pulau di Indonesia Belum Punya Nama
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top