Sabtu, 25 Mei 2019 |
News Room - Pemerintahan

Waduh, Kendaraan Dinas di Banten Tunggak Pajak Hingga Rp1,3 Miliar

Kamis, 20 Jul 2017 | 20:07 WIB Dibaca: 485 Pengunjung

ilustrasi.*

SERANG, [NEWSmedia] – Sejumlah kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Banten belum membayar pajak, bahkan ada surat kendaraan tidak diperpanjang, dan tidak dilaporkan oleh pejabat satuan kerja perangkat daerah.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Ranta Soeharta, hal itu tentu menjadi preseden buruk bagi pemerintah, karena akan berdampak terhadap ketaatan masyarakat dalam membayar pajak. 

Selain itu, hal tersebut menjadi salah satu masalah yang harus diselesaikan karena berkaitan dengan pemberian opini dari Badan Pemeriksa Keunagan (BPK).

“Mobil dinas banyak yang tidak bayar pajak, saya dapat laporan dari BPKAD, Rp1,1 miliar pajak yang seharusnya kita dapatkan,” ujar Ranta saat Rakor Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Semester I 2017 Provinsi Banten di Aula Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Kamis (20/7/2017).

Ranta mempertanyakan pembayaran pajak oleh OPD yang memakai kendaraan dinas tersebut, yang seharusnya telah dianggarkan oleh pemerintah setempat.

“Belum dibayar itu apa tidak dianggarin? Kan bukan uang kita, apa tidak tercatat kendaraan dinasnya, kita harusnya memberikan contoh kepada masyarakat, harusnya kita yang lebih dulu bayar pajak,” katanya.

Sementara, Kepala BPKAD Provinsi Banten, Nandy S Mulya menyebutkan, berdasarkan data yang dicatat oleh BPKAD, piutang pajak kendaraan dinas mencapai Rp1,3 miliar, sumbernya berasal dari kendaraan operasional di lingkup Kabupaten Kota dan juga di Lingkungan Pemprov Banten.

“Banyak, kendaraan dinas itu ada yang dari kabupaten dan kota, ada juga milik provinsi yang belum bayar pajak,” kata Nandy. [Red]

Penulis: Redaksi
Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Waduh, Kendaraan Dinas di Banten Tunggak Pajak Hingga Rp1,3 Miliar
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top