Senin, 26 Oktober 2020 |
News Room

UU Cipta Kerja Disahkan, Pengusaha Tetap Jamin Hak-Hak Pekerja

Rabu, 07 Okt 2020 | 12:10 WIB Dibaca: 313 Pengunjung

Foto ilustrasi.*

[NEWSmedia] - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan disahkannya RUU Cipta Kerja memberikan dampak positif bagi perusahaan, yakni bisa mendapatkan investor dan dapat mempekerjakan tenaga profesional dengan lebih mudah.

Sementara sisi negatifnya ditanggung para pekerja, karena tidak memiliki jaminan jika kehilangan pekerjaan. Terlepas dari hal-hal tersebut pihaknya berharap pada tingkat implementasinya nanti, pengusaha wajib mensejahterakan karyawannya.

“Di sisi lain pekerja menganggap dan menilai dapat melemahkan kedudukan buruh di hadapan pengusaha, mulai dari ketentuan pesangon hingga perjanjian kerja yang sangat lentur. Padahal banyak regulasi yang saat implementasi diperlukan kesepakatan antara pemberi kerja dengan pekerja,” kata Diana, kepada Liputan6.com, Rabu (7/10/2020).

Ia berpendapat, pemberlakuan RUU Cipta Kerja dapat berpotensi menimbulkan gangguan terhadap tatanan  rantai ekologis, ekonomi, dan sosial, yang saat ini ada di masyarakat  yang pada akhirnya akan menimbulkan kontra produktif.

“Sebagaimana kita ketahui bersama Praktik penggunaan omnibus law telah banyak dilakukan oleh banyak negara dalam mengatasi tumpang tindihnya regulasi, sekaligus juga kemudahan berusaha, terutama yang menggunakan tradisi common law system,” jelasnya.

Sedangkan Indonesia mewarisi tradisi civil law system, sehingga pembahasan dan penyusunannya harus dapat melibatkan seluruh komponen. Demikian Pemerintah menyampaikan adanya UU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi.

Sehingga pelayanan Pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik akan menarik investor.

“Pada intinya kami sebagai pengusaha selalu berkomitmen untuk selalu mensejahterakan karyawan kami, karena kami melihat karyawan juga merupakan aset bagi kami yang perlu untuk diperhatikan. Kami sepakat dengan adanya penyederhanaan izin berusaha yang dilakukan namun tidak berarti hal-hal tentang hak yang sudah diatur dalam konstitusi itu harus dihilangkan,” pungkasnya.   

telah meresmikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) pada Senin, 5 Oktober 2020 kemarin. Pengesahan tersebut diwarnai berbagai penolakan dari kaum buruh, yang menilai kehadiran aturan baru ini bakal semakin mengecilkan posisi tenaga kerja di Tanah Air.

Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas justru menganggap, UU Cipta Kerja dapat menghadirkan kemudahan bagi pihak pekerja maupun pemberi kerja mulai dari tingkat UMKM hingga korporasi besar.

"itu memberi kepastian bagi kedua belah pihak, buruh dan pengusaha," kata Supratman.

Bertolak belakang dengan pernyataan tersebut, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja (KSP) BUMN Achmad Yunus menilai, ada beberapa pasal di RUU Cipta Kerja yang bakal memberatkan para buruh dan pekerja.

Ketidakjelasan ini semakin menguat lantaran kelompok serikat pekerja yang dibawahinya saat ini belum mendapatkan lampiran sah aturan baru tersebut.

"Cluster ketenagakerjaan memberikan ketidakpastian hukum, banyak catatan dan saya tidak hapal betul pasal-pasalnya, karena sedang tidak pegang dokumennya," ujar Yunus kepada Liputan6.com.

Secara garis besar, KSP BUMN disebutnya sepakat dengan kelompok buruh/pekerja lainnya, bahwa UU Cipta Kerja bakal melemahkan posisi tenaga kerja, dan justru memperkuat perusahaan pemberi kerja.

"Intinya, kami sependapat dengan organisasi yamg lain bahwa disahkannya RUU ini menjadi UU mengkonfirmasi bahwa demokrasi kita dibangun dari, untuk dan oleh kapitalisme," tegasnya. [lpt]

Editor: Newsmedia
Publisher: Muhammad Adi
Bagikan:

KOMENTAR

UU Cipta Kerja Disahkan, Pengusaha Tetap Jamin Hak-Hak Pekerja
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top