Minggu, 25 Agustus 2019 |
News Room - Pemerintahan

Tunjangan Dewan di Banten Naik, Ini Rinciannya

Selasa, 29 Agt 2017 | 19:36 WIB Dibaca: 1248 Pengunjung

Penandatanganan berita acara penetapan Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Banten dalam rapat paripurna DPRD Banten, Selasa (29/8/2017).*

SERANG, [NEWSmedia] - Tunjangan untuk pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten mulai bulan depan (September 2017) akan mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut disetujui Pemerintah Provinsi Banten dan telah ditetapkan pada Rapat Paripurna DPRD Banten, Selasa (29/8/2017).

Sekretaris DPRD Provinsi Banten, Deni Hermawan mengatakan, ada tiga komponen tunjangan yang mengalami kenaikan. Pertama tunjangan reses, kedua tunjangan komunikasi intensif dan ketiga tunjangan transportasi.

Ketetapan tersebut mengacu pada terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, yang dijabarkan melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Banten.

"Di PP sebelumnya belum diatur (tunjangan reses), tapi di PP 18 yang di-breakdown di dalam Perda ini, tunjangan reses masing-masing anggota dewan akan mendapatkan tujuh kali dari angka representasi," kata Deni ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPRD Banten, Selasa (29/8/2017).

Deni menjelaskan, tunjangan reses yang diberikan kepada anggota DPRD adalah tujuh kali dari angka representasi. Sementara satu angka representasi sebesar Rp3 juta, sehingga setiap kali reses, anggota dewan mendapat Rp21 juta.

"Satu tahun (ada) tiga kali reses, berarti tiga dikali Rp21 juta tadi," terangnya.

Kemudian untuk tunjangan komunikasi intensif anggota DPRD Banten dari sebelumnya Rp9 juta naik menjadi Rp21 juta.

Deni pun menjelaskan, besaran itu dihitung dari tujuh kali angka representasi. "Di PP sebelumnya diatur bahwa anggota dewan mendapat tiga kali representasi. Artinya Rp3 juta dikali tiga, sama dengan Rp9 juta. Di PP yang sekarang, Rp3 juta dikali angka representasi, yaitu tujuh, berarti tiga kali tujuh, sama dengan Rp21 juta," kata Deni, menerangkan.

Selanjutnya untuk tunjangan transportasi. Tunjangan ini hanya berlaku atau diberikan bagi anggota DPRD Banten, sedangkan pimpinan DPRD Banten harus memilih salah satu, antara menggunakan kendaraan dinas atau mendapat tunjangan transportasi.

"Kalau pimpinan milih kendaraan dinas, berarti tidak berhak mendapatkan transportasi. Itu sesuai dengan Permenkeu 108 tahun 2017. Kurang lebih jumlahnya sekitar Rp17 jutaan, selebihnya tidak ada perubahan, sama dengan yang lalu," ujarnya.

Deni mengungkapkan, secara keseluruhan, total tunjangan yang didapat oleh anggota dewan mengalami kenaikan, mulai dari Rp30 juta sampai Rp60 juta, dan untuk pimpinan dewan serta wakilnya berkisar antara Rp90 sampai Rp100 juta.

"Pesisnya saya harus ngitung dulu, ini berlaku per satu September, secara dukungan anggaran baru bisa dicover di (APBD) perubahan  Jadi sekalipun satu September dan perubahan Oktober, nanti dirapel," tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Banten, Wahidin Halim mengatakan, dengan dinaikannya tunjangan tersebut, pihaknya berharap agar DPRD Banten bisa lebih meningkatkan kinerja untuk kesejahteraan masyarakat Banten.

"Kinerja harus baik, harus rajin sidangnya. Gaji boleh naik, tapi hak masyarakat jangan diganggu, kalau masyarakat minta, harus dipenuhi. Karena kemampuan anggaran kita cukup, kita termausk APBD yang tinggi," kata Wahidin. [ahi]

Penulis: Ahmad Hifni
Editor: Arif Darma
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Tunjangan Dewan di Banten Naik, Ini Rinciannya
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top