Minggu, 16 Agustus 2020 |
News Room - News Adv

Tingkatkan Kemudahan Berinvestasi, DPMPTSP Banten Transparan Dalam Pelayanan Perizinan

Selasa, 20 Mar 2018 | 15:44 WIB Dibaca: 618 Pengunjung

Info Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).*

NEWSmedia - Upaya Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan level kemudahan berusaha Ease of Doing Busniness (EODB) berbuah manis. Di tahun 2017 dalam rilis resmi Bank Dunia, Indonesia masuk dalam kategori top reformer untuk starting a business, getting electricity, registering property, getting credit, paying taxes, trading across border dan enforcing contract.

Bahkan laporan terbaru kelompok Bank Dunia Doing Business 2018: reforming to create job mencatat peringkat kemudahan berusaha di Indonesia naik dari posisi 91 menjadi 72 dari 190 negara. Hasil ini sebagai bukti atas kerja keras dan komitmen nyata pemerintah untuk selalu kerja, kerja dan kerja.

Namun demikian, di sisi lain justru muncul adanya tantangan baru agar Indonesia bisa mempertahankan bahkan meningkatkan pencapaian pada tahun-tahun berikutnya. Sebab, ke depannya berbagai hambatan dan tantangan akan semakin kompleks khususnya terkait dengan aspek pengelolaan kebijakan di level daerah.

Pada era desentralisasi dan otonomi daerah, peran pemerintah daerah menjadi sangat vital. Aspek desentralisasi dan otonomi yang diletakkan di sisi belanja juga menjadi tantangan tersendiri. Daerah menjalankan kebijakan secara otonom, salah satunya dalam pola pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada medio Januari 2018, Presiden RI Joko Widodo pada saat rapat kerja terkait percepatan berusaha dengan kabinet kerja dan seluruh kepala daerah, menekankan bahwa untuk mengejar pencapaian dan peningkatan kemudahan berusaha, pemerintah perlu banyak melakukan pembenahan total dalam hal perizinan. Kemudahan perizinan harus diberikan dengan tidak memandang besar kecil skala bisnisnya.

Lalu bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Banten dalam menyikapi hal tersebut?

Untuk mewujudkan kemudahan berusaha di wilayah Banten, Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan langkah-langkah, di antaranya dengan perbaikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangannya. Dimulai dengan penyempurnaan kelembagaan dan unsur-unsur pendukungnya, hingga penerapan pelayanan perizinan yang berbasis online yang secara otomatis menghindarkan praktik penyimpangan seperti pungli atau gratifikasi.

Tekad dan arahan Gubernur Banten, Wahidin Halim untuk menerapkan pemerintahan yang bersih terutama terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, menjadi komitmen bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten, dengan menuntaskan 18 rencana aksi pencegahan korupsi yang disupervisi oleh KPK, sehingga pada tahun 2017 lalu DPMPTSP mendapat penilaian berkategori hijau.

Beberapa terobosan dalam meningkatkan kemudahan berusaha yang dilakukan DPMPTSP Provinsi Banten di sektor pelayanan perizinan, adalah dengan menuntaskan proses pelimpahan kewenangan penerbitan izin dan non izin dari organisasi perangkat daerah teknis, sehingga pemohon izin dalam memperoleh izin usaha hanya berurusan dengan satu lembaga dan tidak memerlukan biaya khususnya untuk izin-izin penanaman modal dan beberapa izin dan non izin sektor yang tidak terkena kewajiban membayar retribusi daerah, sampai dengan pengaplikasian proses izin dan non izin sistem online dengan sebutan Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik Terbuka (SIPEKA).

SIPEKA adalah sistem yang mudah, cepat, efisien dan transparan yang membuat insvestor dan pelaku usaha nyaman dan bisa memproses perizinan dengan mudah dan cepat, serta dapat diakses di mana saja. SIPEKA melayani 15 sektor yang terdiri dari 195 jenis perizinan yang merupakan kewenangan provinsi, (jenis izin dapat dilihat pada aplikasi SIPEKA), sedangkan beberapa izin yang masih menjadi kewenangan kabupaten/kota, seperti IMB, TDP dan lainnya, dilayani masing-masing PTSP kabupaten/kota.

Kemudian, sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah melalui Perpres 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Gubernur Banten juga menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 570.05/Kep.23-Huk/2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Banten, dengan salah satu tugas di antaranya melakukan penyelesaian hambatan (debottlenecking) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan provinsid an perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah kabupaten/kota yang telah diajukan dan belum selesai.

Langkah-langkah yang telah dilakukan DPMPTSP ini telah berkontribusi besar pula pada peningkatan penilaian Ombudsman terhadap proses pelayanan publik di Provinsi Banten sehingga masuk dalam zona kuning dengan nilai 72,10. Sedangkan jika dilihat dari 57 jenis pelayanan publik yang dinilai, DPMPTSP melaksanakan 42 produk layanan dengan nilai rata-rata 89,11.

Kondisi demikian menunjukan bahwa salah satu kriteria kemudahan berusaha di Provinsi Banten telah mengalami banyak perbaikan. Hal ini tidak terlepas dari pelaksanaan terhadap arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang sangat concern pada pelayanan masyarakat (pelaku usaha) menuju pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas.

Untuk lebih mempertegas komitmen pelayanan perizinan yang mudah, nyaman dan transparan, Kepala DPMPTSP Provinsi Banten, Wahyu Wardhana menjamin organisasi dan jajarannya, khususnya di bidang pelayanan perizinan (PTSP) bekerja secara profesional berdasarkan tugas dan fungsi dan mempedomani aturan dan ketentuan yang berlaku. [adv]

Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Tingkatkan Kemudahan Berinvestasi, DPMPTSP Banten Transparan Dalam Pelayanan Perizinan
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top