Jumat, 30 Oktober 2020 |
News Room - Hukum

Terdakwa Mulai Disidang, Kasus Paket Mi Instan Pilkada Banten Dinilai Janggal

Rabu, 08 Mar 2017 | 19:50 WIB Dibaca: 1219 Pengunjung

Sidang kasus penggerebekan mi instan Pilkada Banten di Pengadilan Negeri Serang, Rabu (8/3/2017).*

SERANG, [NEWSmedia] - Kasus penemuan paket mi instan pada masa tenang Pilkada Banten 2017, mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Rabu (8/3/2017). Terdakwanya adalah dua warga Ciruas, Kabupaten Serang bernama Hidayat Wijaya Dipura (40) dan Afrizal Nur CH (51).

Dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang Sih Kanti Utami dan Andri Saputra, mengungkapkan paket mi instan yang memuat stiker pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Wahidin Halim-Andika Hazrumy, sudah direncanakan menjelang Pilkada Banten 2017.

Diketahui bahwa, paket mi instan tersebut didapatkan oleh pengawas pemilu di sebuah rumah di Perumahan Bumi Ciruas Permai, Kabupaten Serang, pada 14 Februari 2017 atau malam sebelum hari pencoblosan Pilkada Banten.

“Sebelum disalurkan kepada warga Bumi Ciruas Permai, tim pemenangan pasangan WH-Andika bernama Rahmat dan Ahyani alias Yani menemui kedua tersangka terdakwa pada Januari 2017 pukul 21.00 WIB,” kata Kanti saat membacakan dakwaan.

Terdakwa diancam Pasal 187A ayat (1) Jo ayat (2) UU RI No 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Ancaman hukumannya minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan penjara.

Surya Subagja, SH, selaku kuasa hukum para terdakwa mengatakan, terdapat beberapa kejanggalan pada penanganan kasus penggerebekan paket mie instan pilkada ini Menurutnya, penanganan hukum untuk perkara ini dinilai tidak sesuai prosedur dan tahapan penanganan pelanggaran Pilkada Banten.

“Ada hak dan ruang untuk terdakwa mengajukan keberatan. Beberapa sarat formal yang kami temukan, diabaikan penyidik panwaslu dan Sentra Gakkumdu. Beberapa protap yang seharusnya menjadi kewajiban penyidik di panwas dan gakkumdu ditinggalkan, terutama untuk terdakwa Afrizal,” kata Surya Subagja ditemui usai persidangan.

Bagja menjelaskan, berdasarkan peraturan bersama antara Bawaslu RI, Kapolri dan Kejaksaan Agung, setiap temuan dugaan pelanggaran pemilu/pilkada diproses terlebih dahulu oleh pengawas pemilu dan direkomendasikan ke Sentra Gakkumdu.

“Dimulai pemeriksaannya di pengawas pemilu, tidak langsung di Sentra Gakkumdu. Itu merupakan protap yang harus dilakukan penegak hukum dalam hal ini, termasuk pengawas pemilu,” terangnya.

Selain itu, Bagja juga menganggap kasus ini sudah kadaluarsa, karena pengawas pemilu memiliki batas waktu lima hari untuk menyikapi, mengklarifikasi dan menyimpulkan. "Ini sudah melewati waktu 9 hari, dan beberapa yang menjadi sarat formal diabaikan,” ujarnya.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Negeri Serang, Andri S mengatakan pihaknya sudah bekerja berdasarkan prosedur. Ia mempersilakan apabila kuasa hukum keberatan atas perkara ini

“Itu sah-sah saja. Dalam UU KUHAP, memang hak tersangka melalui kuasa hukumnya untuk mengajukan keberatan atas dakwaan,” kata Andri.

Andri mengungkapkan, dalam kurun waktu 7 hari perkara ini harus diperiksa, diadili dan diputuskan oleh majelis hakim.

“Saya minta waktu untuk skor, untuk menyusun pendapat (atas keberatan terdakwa-red). Sudah itu, putusan sela di majelis hakim, apakah kasus ini dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi atau perkara ini dihentikan sesuai wewenang majelis hakim,” ujarnya. [vredo]

Penulis: Vredo Putra
Editor: Arif Darma
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Terdakwa Mulai Disidang, Kasus Paket Mi Instan Pilkada Banten Dinilai Janggal
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top