Kamis, 23 November 2017 |
News Room - Pemerintahan

Tata Ruang Wilayah Banten Diubah Demi Pertumbuhan Daerah Selatan

Jumat, 11 Agt 2017 | 10:09 WIB Dibaca: 510 Pengunjung

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy saat rapat bersama jajaran Kementerian Dalam Negeri yang membahas evaluasi Perda Perubahan atas Perda Nomor 2/2011 tentang RTRW Provinsi Banten 2010-2030 di Jakarta, Kamis (10/8/2017).*

JAKARTA, [NEWSmedia] - Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy memberikan penjelasan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait perubahan peraturan daerah tentang penataan ruang dan wilayah Provinsi Banten, yang di dalamnya menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dan kawasan baru di wilayah selatan Banten.

Andika mengatakan, pembangunan infrastruktur dan kawasan baru di daerah selatan Banten menjadi salah satu prioritas untuk menumbuhkan perekonomian sekaligus menekan kesenjangan antara wilayah selatan dan daerah lainnya di Banten.

"Wilayah selatan (Lebak-Pandeglang-red), sangat membutuhkan itu untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi kesenjangan," kata Andika dalam rapat bersama jajaran Kementerian Dalam Negeri yang membahas evaluasi Perda Perubahan atas Perda Nomor 2/2011 tentang RTRW Provinsi Banten 2010-2030 di Jakarta, Kamis (10/8/2017). 

Andika meyakinkan pemerintah pusat, bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan Banten harus digenjot, dengan mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan kawasan baru.

Ia pun menjelaskan, perubahan perda tentang rencana tata ruang wilayah Banten sudah disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Banten) yang baru yakni RPJMD 2017-2022. Di dalamnya termuat visi-misi pembangunan Provinsi Banten lima tahunan di bawah kepemimpinan Wahidin-Andika.

"Saya dan Pak Gubernur (Gubernur Banten Wahidin Halim) concern sekali dengan perubahan perda ini,” kata Andika.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Banten Hudaya yang ikut dalam rapat tersebut, menjelaskan, perubahan perda RTRW Provinsi Banten juga menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat tentang tata ruang wilayah secara nasional, termasuk tata ruang daerah perbatasan Banten yang juga ikut berubah seiring dengan perubahan RTRW nasional.

"Ini juga merupakan penyesuaian dengan kebijakan baru pemerintah pusat tentang ketersediaan pangan, di mana pemerintah pusat menambah kawasan-kawasan pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan cadangan pangan Nasional," ujarnya.

"Di sana ada perubahan kawasan peruntukkan hutan dan perkebunan, menjadi kawasan pertanian dan infrastruktur dan pemukiman," terang Hudaya.

Sebelumnya, Direktur Sinkronisasi Pemerintah Daerah I Ditjen Bina Bangsa Kemendagri, Nyoto Suwigyono mengungkapkan, kedudukan Perda RTRW Banten hasil perubahan tersebut berkaitan erat denga tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Nyoto mengatakan, semua peruntukan kawasan yang sudah diatur pemerintah kabupaten/kota di Banten harus disesuaikan dengan RTRW Banten hasil perubahan. Bila RTRW kabupaten/kota belum disesuaikan, maka peruntukkan kawasan mengacu kepada RTRW provinsi hasil perubahan ini.

"Jadi untuk yang nantinya penggunaan lahan oleh pemilik ternyata tidak sesuai RTRW provinsi hasil perubahan, karena mereka mengacu kepada RTRW kabupaten / kota setempat. Ya aturannya harus dibuat bahwa ada rekayasa-rekayasa peralihan penggunaan lahan. Jika rekayasa tidak dapat dilakukan Karena berbagai hal, maka pemerintah setempat wajib melakukan penggantian lahan tersebut secara layak kepada pemilik,” kata Nyoto. [ard]

Editor: Arif Darma
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Tata Ruang Wilayah Banten Diubah Demi Pertumbuhan Daerah Selatan
Top