Rabu, 19 Desember 2018 |
News Adv

Kejar Target WTP, BPKAD Provinsi Banten Terus Perbaiki Pengelolaan Keuangan 

Selasa, 14 Mar 2017 | 19:18 WIB Dibaca: 1239 Pengunjung

Kegiatan Forum Pembahasan Rencana Kerja BPKAD di Hotel Arisu Kota Cilegon, Selasa (7/3/2017).*

SERANG, [NEWSmedia] - Agar target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah tercapai, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten berupaya terus memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. BPKAD membuat program sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Mudah-mudahan target BPK dengan opini WTP bisa kami capai," kata Kepala BPKAD Provinsi Banten, Nandy Mulya S, dalam acara Forum Pembahasan Rencana Kerja BPKAD di Hotel Arisu Kota Cilegon, Selasa (7/3/2017).

Nandy mengaku optimistis pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Banten akan lebih baik, karena dalam prosesnya selalu mendapat bimbingan dan pendampingan, baik dari pihak BPKP, Inspektorat maupun dari KPK..

Menurutnya, BPKAD Provinsi Banten memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertindak sebagai pengguna anggaran atau barang, dan berfungsi juga selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Bendahara Umum Daerah (BUD) serta selaku pejabat penata usaha barang pada pengelola.

"Sebagai bendahara umum daerah, BPKAD mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten senilai kurang lebih Rp10,3 triliun. Selaku fungsi pengguna anggaran, (BPKAD) hanya bertanggungjawab dengan pagu anggaran yang dikelola sebesar Rp36 miliar. Sedangkan selaku pejabat penata usaha barang pada pengelola, BPKAD mengelola barang milik daerah atau aset Provinsi Banten yang untuk tahun 2016 senilai kurang lebih Rp12,6 triliun," terangnya.

Nandy menilai hal tersebut sangat rentan menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan anggaran OPD atau pihak lain, sehingga tidak menutup kemungkinan sebagai PPKD/BUD dan penata usaha barang pada pengelola serta pengguna anggaran/ barang akan diminta memberikan keterangan atau penjelasan terkait hak tersebut.

"Tapi, kalau kita semua bekerja sesuai aturan perundang-undangan, kami yakin hal itu tidak akan terjadi," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Nandy juga menyampaikan terkait dengan pengelolaan aset daerah yang digunakan oleh OPD Provinsi Banten agar dicatat dan dikelola dengan baik.

"Kita masih memiliki sisa permasalahan aset yang belum tuntas, antara lain sertifikasi lahan, penataan kendaraan dinas dan gedung serta pemanfaatan aset," pungkasnya. [adv]

Penulis: Ahmad Hifni
Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Kejar Target WTP, BPKAD Provinsi Banten Terus Perbaiki Pengelolaan Keuangan 
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top