Sabtu, 29 Februari 2020 |
News Room - Pilkada Kota Serang 2018

Tanpa e-KTP, Pemilih Bisa Nyoblos di Pilkada Kota Serang, Asal...

Minggu, 10 Jun 2018 | 21:14 WIB Dibaca: 403 Pengunjung

Maskot Pilkada Kota Serang.*

SERANG, [NEWSmedia] – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang memperbolehkan pemilih yang tidak membawa e-KTP atau Surat Keterangan (Suket) untuk menyalurkan hak suaranya di Pilkada Kota Serang.

Komisioner KPU Kota Serang, Fierly Murdlyat Mabruri mengatakan, pemilih tersebut boleh menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bisa memastikan bahwa form C6 yang dibawa pemilih, sesuai dengan identitas yang bersangkutan.

"Jika pemilih tidak membawa identitas kependudukan dimaksud, dia tetap boleh nyoblos di TPS, sepanjang KPPS memastikan C6 nya sesuai," kata Fierly di Sekretariat KPU Kota Serang, Minggu (10/6/2018).

Ia menjelaskan, hal tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran (SE) dari KPU RI Nomor 574 tertanggal 8 Juni 2018 yang menyebutkan, ada beberapa kondisi ketika pemilih tidak membawa identitasnya ke TPS dan meperbolehkan pemilih yang bersangkutan untuk menyalurkan hak suaranya.

“Jadi SE 574, angka 2 huruf B, adalah jawaban atas diskusi selama ini tentang aturan yang mewajibkan pemilih membawa e-KTP atau Suket. Aturannya tetap, pemilih wajib membawa dan memperlihatkan e-KTP atau Suket ke TPS. Kemudian dijawab oleh SE 574,” jelasnya.

Ia menuturkan, dalam SE 574 itu juga disampaikan kewjiban KPU kabupaten/kota untuk membentuk helpdesk Pilkada serta berkoordinasi dengan Panwaslu tiga hari sebelum hari pemungutan suara.

“Sejak diterbitkan, SE 574 itu langsung kami sebar kepada seluruh PPK, PPS, KPPS, serta Panwaslu. Kami juga turun langsung ke Bimtek tungsura KPPS untuk memastikan pemahaman terhadap SE itu utuh. SE 574 juga sudah kami sampaikan kepada para ketua tim kampanye paslon. Mereka semua mengapresiasi SE ini,” tuturnya.

Terpisah, Ketua Panwaslu Kota Serang Rudi Hartono menegaskan, pihaknya akan mengawal penerapan SE 574 tersebut dengan membekali Pengawas TPS untuk memastikan prosedur pemberian hak suara di TPS berlangsung dengan benar. 

“Titik rawan tahapan tungsura sudah kami petakan. Di antaranya berkaitan dengan pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya di TPS. Prinsipnya jelas, seorang pemilih tidak boleh kehilangan hak pilihnya hanya gara-gara persoalan administratif, lebih-lebih karena kelalaian penyelenggara Pemilu,” kata Rudi. [ahi]

Penulis: Ahmad Hifni
Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

LAINNYA

Grab Tanggapi Ratusan Ojek Online yang Demo
Sabtu, 29 Feb 2020 | 06:16 WIB
Grab Tanggapi Ratusan Ojek Online yang Demo
SMSI Raih Penghargaan MURI
Jumat, 28 Feb 2020 | 21:27 WIB
SMSI Raih Penghargaan MURI

KOMENTAR

Tanpa e-KTP, Pemilih Bisa Nyoblos di Pilkada Kota Serang, Asal...
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top