Selasa, 04 Agustus 2020 |
News Room - Hukum

Tangerang Selatan Darurat Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kamis, 18 Mei 2017 | 18:37 WIB Dibaca: 1288 Pengunjung

ilustrasi.*

TANGSEL, [NEWSmedia] - Dalam kurun waktu satu bulan, setidaknya ada enam peristiwa pencabulan anak di bawah umur yang terjadi di Kota Tangerang Selatan.

Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tangerang Selatan, Herlina Mustikasari menyebut maraknya kekerasan seksual terhadap anak di wilayahnya itu bagaikan fenomena gunung es.

"Semua pemerhati anak menyadari bahwa pelaporan kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di masyarakat adalah fenomena gunung es. Yaitu yang terlihat hanya ujungnya, sedangkan kasus yang terjadi seperti kaki dan badan gunung yang tidak terlihat di bawah laut, jauh lebih besar dari puncaknya," ujar Herlina, Kamis (18/5/2017).

Walau pun demikian, laporan yang gencar dari masyarakat menunjukkan sebuah harapan, bahwa masyarakat semakin sadar, peka, peduli, bijak serta tidak permisif pada segala bentuk kekerasan pada anak dibandingkan dulu.

Sementara, Ketua LBH Keadilan Tangerang Selatan, Abdul Hamim, menyebutkan bahwa Tangsel sudah tidak layak lagi menyandang status sebagai Kota Layak Anak, bahkan menurunya Tangsel menjadi kota yang tidak ramah atau bahkan berbahaya bagi anak-anak.

Hal itu berdasarkan kasus pencabulan terhadap anak dalam sepekan terakhir yaitu, pencabulan oleh tukang ojek terhadap anak berusia 6 tahun saat mengantarnya ke sekolah, pencabulan oleh penjual soto terhadap anak berusia 7 tahun, pencabulan oleh pemulung yang meruapakan tetangga atas anak berusia 3 tahun, pencabulan di hotel di Ciputat, pencabulan anak berusia 17 tahun di Serpong, dan pencabulan guru home schooling atas anak didiknya berusia 14 tahun.

"Bisa dibayangkan, jika dalam kurun waktu sebulan, terjadi 6 kekerasan seksual terhadap anak. Maka berarti dalam lima hari telah terjadi satu kekerasan seksual. Dengan demikian dalam satu tahun bisa terjadi 72 kasus kekerasan seksual. Ini sangat berbahaya," ujar Hamim, Selasa (16/5/2017).

Ia menambahkan selain peran orangtua dan masyarakat, maraknya kekerasan seksual juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Pemkot Tangsel sebagai aktor negara yang berkewajiban melakukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana telah dimandatkan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014.

"Kami mempertanyakan kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMPPPAKB) Kota Tangerang Selatan dan juga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan sebagai institusi yang dibentuk oleh Walikota. Jadi selama ini apa kerja dua institusi itu?" ucapnya.

Hamim pun mempertanyakan kerja Satgas Perlindungan Anak yang kerap dibanggakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Jangan hanya membentuk kemudian dicatatakan di MURI atau seremonial lainnya saja yang dilakukan.

"Kerjanya harus jelas, melakukan apa saja dan seterusnya. Apakah petugas yang menjadi Satgas sudah mengikuti peningkatan kapasitas, dilatih pengetahuan tentang anak. Sekali lagi jangan hanya bagus pada tataran kebijakan saja. Penting juga untuk diperhatikan impelementasinya," kata Hamim. [wtn]

Penulis: Wtn
Editor: Indra Gunawan
Publisher: Muhammad Adi
Bagikan:

KOMENTAR

Tangerang Selatan Darurat Kekerasan Seksual Terhadap Anak
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top