Sabtu, 06 Juni 2020 |
News Room - Peristiwa

Soal Politisasi Birokrasi, Tim Advokasi WH-Andika Datangi Bawaslu Banten

Selasa, 18 Okt 2016 | 19:35 WIB Dibaca: 1461 Pengunjung

Yusman Nur, perwakilan tim advokasi WH-Andika menunjukan dokumen bukti pelaporan di kantor Bawaslu Banten, Selasa (18/10/2016). (Foto: NEWSmedia)

SERANG, [NEWSmedia] - Yusman Nur, perwakilan tim advokasi bakal calon Gubernur Banten-Wakil Gubernur Banten Wahidin Halim Halim-Andika Hazrumy, Selasa (18/10/2016) siang mendatangi kantor Bawaslu Banten.

Yusman membawa dokumen-dokumen pelaporan terkait adanya kegiatan Pemerintah Provinsi Banten yang diduga dipolitisasi sehingga menguntungkan Rano Karno sebagai bakal calon Gubernur di Pilkada Banten.

Kegiatan yang dimaksud adalah acara yang digelar oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Banten di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 6 Kabupaten Tangerang pada 20 September 2016.

"Saya ingin mempertanyakan hasil kajian Bawaslu atas laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan Rano Karno sebagai petahana," kata Yusman Nur di Kantor Bawaslu, Selasa (18/10/2016).

Yusman mengungkapkan, pada kegiatan di MAN 6 Tangerang tersebut, panitia membagikan kaos kepada siswa di sekolah itu yang terdapat gambar wajah Rano Karno didisain menyerupai alat peraga kampanye.

Yusman mengungkapkan, Bawaslu Banten telah mengeluarkan hasil kajian atas laporan tersebut. Meski ditetapkan terdapat pelanggaran, namun Bawaslu tidak memberikan sanksi kepada Gubernur Rano Karno.

Dan inilah dua rekomendasi Bawaslu Banten setelah mengkaji laporan atas kegiatan Pemprov Banten di MAN 6 Kabupaten Tangerang yang diduga dipolitisasi.

Berikut petikannya:

1. MenPAN-RB dan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Kepala BLHD Provinsi Banten sesuai dengan aturan Undang-undnag yang berlaku.

2. Mengimbau kepada Gubernur Banten (Rano Karno) untuk menghindarkan diri dari upaya menyalahgunakan kewenangan program dan kegiatan yang dapat menguntungkan pencalonannya kembali dalam Pilkada Banten 2017.

Atas rekomendasi tersebut, Yusman merasa kecewa. Ia mengatakan seharusnya ada sanksi yang diberikan dari adanya pelanggaran tersebut.

"Ini sudah diakui, tapi tidak diberikan sanksi, hanya mengimbau," tutur Yusman.

Ia menjelaskan, pelanggaran tersebut masuk ke dalam sengketa Pilkada, bukan tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Ini pelanggaran sengketa pilkada, tapi kenapa dialihkan ke Undang-undang ASN?" tuturnya.

Yusman pun mengaku akan menindaklanjuti hal tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Bawaslu RI.

"Langkah selanjutnya melaporkan ke DKPP dan upaya hukum ke Bawaslu RI, karena menurut kajian kami, ini sudah memenuhi unsur penyalahan UU Pemilu, 17 terlapor tapi yang dihukum cuma 2, BLHD dan gubernur. Malah gubernur cuma diimbau, tidak diberikan hukuman," ucapnya. [ahi]

Penulis: Newsmedia
Editor: Newsmedia
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Soal Politisasi Birokrasi, Tim Advokasi WH-Andika Datangi Bawaslu Banten
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top