Minggu, 17 Desember 2017 |
News Room - Pemerintahan

Soal Nasib Honorer K-1, Gubernur Banten Ultimatum KemenPAN-RB

Senin, 31 Jul 2017 | 16:39 WIB Dibaca: 684 Pengunjung

Gubernur Banten Wahidin Halim. (Dok: NEWSmedia)

SERANG, [NEWSmedia] - Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan siap mengambil tanggung jawab pembayaran gaji pegawai honorer Kategori 1 (K-1) di Provinsi Banten. Menurutnya, sampai saat ini pemerintah pusat belum memberikan jawaban yang tegas atas nasib honorer K-1 di Pemprov Banten.

“Saya sebagai Gubernur sudah melaporkan kepada MenPAN-RB masalah nasib pegawai honorer K-1, namun tidak ada jawaban yang tegas,”  ujar Wahidin Halim di Pendopo Gubernur Banten, Senin (31/7/2017).

Hal itu disampaikan oleh Wahidin di hadapan Komisi II DPR RI saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka Reses Masa Persidangan V  Tahun Sidang 206-2017 di kantor Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Kota Serang.

Jajaran Komisi II DPR RI yang datang bertemu Gubernur Banten mencapai 22 orang, dipimpin Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria dari Fraksi Gerindra.

Wahidin mengatakan, seharusnya pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memberikan ketegasan tentang masalah tenaga honorer K-1.

“Kalau memang mau diangkat silakan angkat dan kalau tidak mau mengangkat, berikan kewenangan kepada daerah, provinsi, kabupaten, dan kota untuk membiayai. Jangan seperti sekarang ini, menaruh harapan tapi entah sampai kapan,”  tutur Wahidin yang akrab disapa WH.

WH juga berharap, melalui Komisi II DPR RI, bila nanti ada rapat dengan Menteri PAN-RB masalah ini bisa dibahas.

"Saya berharap kepada komisi dua hal ini bisa dibahas sampai tuntas dan tidak lagi menggantung,” ujarnya.

Atas penjelasan tersebut, sejumlah anggota DPR menyambut baik. “Saya menyambut baik atas kesanggupan Pak Gubernur Banten akan mengambil alih tanggung jawab masalah pegawai honorer K-1 tersebut. Semoga nanti kita sampaikan kepada Menteri,” kata Rambe Kamarul Zaman, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Riza Patria, mengatakan masalah pegawai honorer K-1 sudah masuk ke DPR RI dan di Provinsi Banten ada sekitar 300 orang.

"Kita datang ke Banten banyak persoalan yang dibahas, antara lain soal pegawai honorer K-1 ini. Syukur Pak Wahidin sebagai Gubernur Banten punya tekad untuk menyelesaikannya, tinggal kemauan kementerian untuk mengeluarkan keputusan,” ucap Riza yang merupakan mantan anggota KPU DKI Jakarta itu. [ard]

Editor: Arif Darma
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Soal Nasib Honorer K-1, Gubernur Banten Ultimatum KemenPAN-RB
Top