Jumat, 16 November 2018 |
News Room

Soal Nasib Honorer di Banten, Dewan Surati Presiden Jokowi

Rabu, 19 Sept 2018 | 15:31 WIB Dibaca: 362 Pengunjung

Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah di Kantor PDI-Perjuangan Provinsi Banten, Rabu (19/9/2018).*

SERANG, [NEWSmedia] - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten telah melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait nasib honorer K1 dan K2 dengan adanya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Banten.

Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah di sela-sela Rapat Koordinasi di Kantor PDI-Perjuangan Provinsi Banten, Rabu (19/9/2018).

"Aspirasi itu kita sampaikan ke pusat, hari ini saya tandatangani dan kirimkan surat kepada Presiden Jokowi untuk segera membuat peraturan perundang-undangan terhadap honorer K1 dan K2 di Banten," kata Asep kepada awak media.

BACA JUGA: 5.000 Honorer K2 Geruduk Gubernur Banten Minta CPNS Dihapus

Tidak hanya di Banten, lanjut Asep, namun seluruh DPRD provinsi, kota dan kabupaten se-Indonesia melakukan hal yang sama dengan mengirimkan surat ke Presiden Jokowi yang ditembuskan ke Menkum HAM, Menpan RB dan DPR RI untuk melakukan peninjauan terhadap peraturan penerimaan CPNS tersebut.

"Ini sedang kami perjuangkan, bukan hanya di Provinsi Banten saja tapi juga di provinsi lain, bahkan kabupaten/ kota se-Indonesia juga melakukan hal yang sama," jelasnya.

Ia menuturkan, surat tersebut berisi tentang aspirasi dari para honorer di Banten yang meminta agar penerimaan CPNS dihapuskan.

"Tidak lain untuk memberikan ruang kepada mereka yang telah mengabdi puluhan tahun diberikan penghargaan atau diangkat menjadi PNS, perjuangan sudah kita lakukan, tinggal pemerintah pusat melihat konteks tuntutan itu, kita sudah serahkan ke pusat," pungkasnya. [ahi]

Penulis: Ahmad Hifni
Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Soal Nasib Honorer di Banten, Dewan Surati Presiden Jokowi

BERITA TERKAIT

NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top