Senin, 26 Februari 2018 |
News Room

Soal Korupsi, Gubernur WH Minta Peran Inspektorat Diperkuat

Kamis, 28 Des 2017 | 17:48 WIB Dibaca: 263 Pengunjung

Gubernur Banten, Wahidin Halim saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Pendopo Gubernur, Kamis (28/12/2017).*

SERANG, [NEWSmedia] - Gubernur Banten, Wahidin Halim meminta kepada para pejabat yang bertugas di Inspektorat agar memperkuat perannya dalam melakukan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Sebab menurutnya, selama tujuh bulan menjabat sebagai gubernur, ia merasakan penanganan pencegahan tindakan korupsi di Banten tetap berjalan lambat.

"Jadi perlu kerja keras, perlu pengawasan terus menerus, apapun mindset dan pola pikir itu harus bisa perbaiki, kita rubah kalau mau kita bangun perubahan itu sendiri. Jadi silahkan inspektorat melapor apa saja yang sesuai aturan," kata Wahidin saat menyampaikan sambutan pada Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Pendopo Gubernur, Kamis (28/12/2017).

Wahidin juga menegaskan agar Inspektorat tidak pandang bulu dalam melaksanakan tugasnya untuk pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov Banten. Bahkan, ia mengaku bersedia jika harus diperiksa Inspektorat apabila dirinya tersangkut dengan masalah keungan daerah.

"Jangan merasa saya kepala daerah ada rasa takut, malah saya sendiri sering mengarahkan silahkan periksa saja, termasuk saya dan keluarga saya. Selama 38 tahun saya sudah mengabdi sebagai birokrat, saya tidak ingin terjerat persoalan hukum dan saya tidak ingin ada cacat," tegasnya.

Kendati demikian, Wahidin memaklumi jika peran Inspektorat belum maksimal dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah. Sebab menurutnya, instansi tersebut masih minim dalam penyediaan tenaga kerja yang profesional.

"Staf fungsional belum optimal perannya karena keterbatasan profesionalitas, sementara yang diawasai begitu luas. Ini bukan keluhan, tapi memang faktanya seperti itu, beberapa penugasan yang saya minta juga sampai sekarang belum jalan," ucapnya.

Persoalan lain kata Wahidin yaitu belum terbukanya masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Bahkan ia mengaku masih menemukan adanya kecurigaan antar OPD terkait penggunaan anggaran dalam program kerjanya.

"Ini tentu akan terganggu, padahal informasikan aja, kasih tahu ada proyek ini, bila perlu umumkan APBD kita ke pelosok-pelosok, tapi sampai sekarang kan nggak," paparnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemendagri, Sri Wahyuningsih mengatakan, pihaknya sedang menggagas agar peran Inspektorat di daerah bisa setara dengan fungsi Sekretaris Daerah. Hal itu agar tugas Inspektorat dalam melakukan pencegahan terhadap korupsi bisa maksimal.

"Saat ini sedang kita bahas agar peran Inspektorat bisa ditingkatkan, tujuannya agar independen. Sekarang kan posisinya masih sama dengan OPD yang lain, dengan ditingkat posisinya, minimal nanti posisinya bisa lebih tinggi dari OPD," kata Sri.

Meski demikian, pihaknya belum bisa memastikan kapan wacana ini akan direalisisika. Sebab hal itu perlu didukung dengan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

"Harus revisi beberapa pasal di PP 16 2016. Mudah-mudah bisa segera direalisasikan, lebih cepat lebih baik," pungkasnya. [hms]

Editor: Ahmad Hifni
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Soal Korupsi, Gubernur WH Minta Peran Inspektorat Diperkuat
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top