Jumat, 14 Desember 2018 |
Ekonomi - News Adv

Sistem Perizinan Online Tingkatkan Kemudahan Berinvestasi di Banten

Kamis, 08 Mar 2018 | 07:22 WIB Dibaca: 355 Pengunjung

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten Wahyu Wardhana (berbaju batik) saat talkshow tentang perizinan investasi.*

SERANG, [NEWSmedia] - Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Banten dalam sektor investasi yakni menjadikan Banten sebagai tujuan utama investasi di Indonesia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten yang bertanggungjawab dalam pelayanan perizinan investasi terus melakukan terobosan.

Salah satu terobosan tersebut yakni pelayanan dan gagasan visioner lewat program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbasis online yang diberi nama dengan SIPEKA atau (Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik Terbuka).

SIPEKA merupakan salah satu sistem pelayanan elektronik yang terbuka, dalam arti terbuka setiap pengguna dari berbagai lapisan bisa mengajukan permohonan perizinan.  Investor atau User bisa membuka laman https://dpmptsp.bantenprov.go.id/ > SIPEKA < Layanan Perizinan Online.

Inisiasi SIPEKA tidak terlepas dari upaya pemerintah Provinsi Banten menjawab tantangan dan persaingan di era ekonomi global dimana perkembangan teknologi informasi semakin pesat, sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mampu menciptakan sistem yang efektif dan efesien dalam melayani masyarakat (pelaku usaha).

Disadari bahwa, dalam menggaet investor  tak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu adanya sistem yang mudah, cepat, efisien dan transparan yang bisa membuat insvestor nyaman dan bisa meproses perizinan dengan mudah dan cepat.

SIPEKA telah disusun DPMPTSP Provinsi Banten dengan semangat dari Gubernur Banten H. Wahidin Halim dalam rangka memberikan pelayanan terhadap investor yang transparan dan terhindar dari praktik-praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

SIPEKA melayani 15 sektor yang terdiri dari 195 jenis perizinan yang merupakan kewenangan provinsi, sudah menggunakan sistem online (jenis ijin dapat dilihat pada aplikasi SIPEKA), sedangkan beberapa ijin yang masing menjadi kewenangan kabupaten/kota, seperti IMB, TDP dan lain lain dilayani masing-masing PTSP kabupaten/kota.

Target selanjutnya, DPMPTSP Provinsi Banten berencana akan membuat aplikasi Short Message Service (SMS) gateway dan Statistik rekap secara realtime. Sehingga para user yang megajukan permohonan perizinan pemberitahuannya tidak lagi lewat email, tetapi lewat SMS sehingga lebih cepat.

Dalam perkembangannya, aplikasi ini digunakan pula sebagai tracking system progres perizinan, sekaligus dapat dipakai sebagai sarana pengaduan terhadap layanan yang diberikan.

Sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Banten memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam memulai dan mengembangkan usahanya melalui hadirnya SIPEKA, pemerintah (pusat) saat ini sedang membangun suatu sistem terintegrasi antar semua sistem online yang telah diterapkan masing-masing sektor pada kementerian dan pemerintah daerah, dengan program Indonesia National Single Window (INSW).

Dengan penerapan layanan online terintegrasi ini semakin memudahkan para pelaku usaha melakukan aktivitas usahanya (ekspor-impor), dan bagi pemohon layanan perizinan disemua sektor bisa lebih mudah dalam mendapatkan perizinan secara langsung dari sistem online yang dapat terkoneksi di mana saja.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy saat meninjau ruang pelayanan perizinan di kantor Dinas PMPTSP Banten.*

Upaya Pemprov Banten melalui penerapan sistem layanan yang terhitung efisien dalam melakukan proses layanan perizinan ini mendapat apresiasi langsung dari para pelaku usaha/investor. Hal ini ditunjukkan dengan terealisasinya investasi PMA dan PMDN tahun 2017 yang mencapai nilai total investasi 55,9 Triliun Rupiah,dan secara nasional menduduki peringkat 3 tertinggi untuk PMA, yaitu sebanyak2.479 proyek, dengan nilai investasi US $ 3.047,5dan peringkat 5 untuk PMDN dengan 699 proyek dengan nilai investasi Rp15,1 Triliun.

Selanjutnya sebagaimana perpres 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan kemudahan berusaha di wilayah Banten secara keseluruhan, Gubernur Banten juga telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 570.05/Kep.23-Huk/2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Banten, dengan tugas diantaranya melakukan penyelesaian hambatan (debottlenecking) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan provinsi dan perizinan yang diperlukan oleh kementrian/lembaga dan pemerintah kabupaten/kota yang telah diajukan dan belum selesai.

Dengan berbagai upaya untuk memudahkan berusaha tersebut, diharapkan keunggulan posisi geografis yang sangat strategis,dan begitu banyaknya potensi investasi yang mendukung untuk bisa dikembangkan,kegiatan investasi di Banten tumbuh sehat dan berkualitas untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. [adv]

Editor: Arif Darma
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Sistem Perizinan Online Tingkatkan Kemudahan Berinvestasi di Banten
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top