Rabu, 23 September 2020 |
News Room - Hukum

Sidang Gugatan Kedua Perebutan Tahta Kesultanan Banten Berakhir Buntu

Rabu, 05 Jul 2017 | 18:13 WIB Dibaca: 1191 Pengunjung

Tb Amri Wardhana, Sekjen Forum Dzuriyat Kesultanan Banten (FDKB) di Pengadilan Agama Serang, Rabu (5/7/2017)

SERANG, [NEWSmedia] - Gugatan Forum Dzuriyat Kesultanan Banten (FDKB) di Pengadilan Agama, Serang, mengenai klaim Tb Bambang Wisanggeni yang mengaku sebagai pewaris Kesultanan Banten dan berhak atas gelar Sultan ke-18 terus berlanjut, Rabu, (5/7/2017).

FDKB mempersoalkan mengenai Keputusan Pengadilan Agama Serang nomor 0316/PDT.P/2016/PA.SRG tanggal 22 September 2016 tentang Penetapan Tb Bambang Wisanggeni sebagai ahli waris Kesultanan Banten sehingga berhak atas gelar Sultan Banten ke-18, .

"(Hari ini) sidang kedua, sidang terakhir mediasi, tapi kedua belah pihak ini dinyatakan deadlock, karena tergugat sendiri (Tb. Bambang Wisanggeni) tidak hadir, hanya diwakili oleh pengacaranya," kata Tb Amri Wardhana, Sekjen Forum Dzuriyat Kesultanan Banten (FDKB).

Tb Amri mengaku bahwa hari ini tidak mencapai kesepakatan dan sidang akan dilanjutkan pada pekan mendatang dengan harapan di persidangan nanti akan merujuk pada perdamaian, karena bagi keluarga Kenadziran Banten tergugat tetap menyatakan bahwa untuk membangun Banten itu tidak harus menyandang gelar Sultan.

"Karena memang kesultanan Banten itu sudah tidak ada, kalau memang kesultanan harus ada dalam bentuk budaya harus disepakati oleh seluruh Dzuriyat atau seluruh tokoh, bukan hanya tokoh yang ditokohin, harus seluruh Dzuriyat menyatakan itu," jelasnya.

Oleh karena itu, digugatnya Tb Bambang Wisanggeni ke PA Serang karena dianggap ada ucapannya yang menyatakan sebagai penerus tahta Kesultanan Banten yang dianggap sebagai nasab dari keturunan sultan, namun Tb. Amri mengatakan bahwa Tb. Bambang bukan bagian dari kepengurusan Kenadziran. 

"Ketika beliau menyatakan sebagai penerus tahta kesultanan Banten dan kesultanannya sudah tidak ada itu menjadi masalah," terangnya.

Solusi yang kita tawarkan, lanjut Tb. Amri kalau memang seseorang ingin menjadi sultan dalam simbol budaya harus disetujui dengan persyaratan khusus. Karena sultan banten dikatakan dirinya berbeda dengan sultan yang ada didaerah lain. Dirinya juga mengatakan bahwa tidak membantah soal status tergugat sebagai keturunan sultan, karena memang seluruh dzuriyat adalah keturunan sultan. 

"Yang kita bantah dalam keputusan Pengadilan Agama dalam diktum ke empat. Tapi untuk membangun kesultanan tidak perlu memakai gelar sultan. Karena itu gelar yang mengada-ada dan memang kesultanan kita sudah tidak ada, itu fakta itu nyata, karena sultan Banten itu tidak ada sampai 17, sultan banten itu ada 21, itu fakta sejarah juga. Jadi kalau ada yg mengaku sultan ke 18 bukan sultan. Nah itu yg kita bantah," ujarnya.

Sementara kuasa hukum FDKB, Liswarmahdi berharap pada mediasi selanjutnya bisa mencapai kesepakatan damai, dan untuk membangun Banten dirinya menilai tidak perlu memakai gelar sultan, karena dianggap sultan sudah tidak ada lagi.

"Dalam pertemuan mediasi tadi terlihat deadlock, tapi sebelum keputusan pengadilan diambil masih bisa bermusyawarah, masih bisa berdamai mencari titik temu, upaya ada sepakat untuk membangun banten ini tidak perlu memakai nama sultan karena sultan sudah tidak ada," tuturnya. [Vredo]

Penulis: Vredo Putra
Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Sidang Gugatan Kedua Perebutan Tahta Kesultanan Banten Berakhir Buntu
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top