Rabu, 19 Desember 2018 |
News Room - Pendidikan

‘Sampai Langit Runtuh’, Gubernur Banten dan Anggota Dewan Terus Berseteru

Selasa, 14 Agt 2018 | 10:23 WIB Dibaca: 11494 Pengunjung

Ketua Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan.*

SERANG, [NEWSmedia] - Perseteruan antara Gubernur, Banten Wahidin Halim dengan Ketua Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan rupanya belum berakhir. Wahidin tetap berupaya keras sesuai keinginannya untuk menjalankan kebijakan pendidikan gratis, sedangkan Fitron meminta agar kebijakan pendidikan gratis di Provinsi Banten harus diatur dengan jelas dan tepat sasaran.

Fitron kini menimpali pernyataan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) yang diungkapkan pada saat apel awal bulan di Lapangan Masjid Raya Al-Bantani, KP3B Curug, Kota Serang pada Senin, 6 Agustus 2018.

Saat itu, WH menyinggung adanya kritisi dari DPRD Banten terhadap kebijakan pendidikan gratis yang dicanangkan Pemprov Banten di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Wahidin Halim-Andika Hazrumy.

“Saya mendapat rekaman video Pak Gubernur (yang isinya) ‘sampai langit ini runtuh saya akan memperjuangkan sekolah gratis’. Ya, sampai langit runtuh saya juga ingin membantah kalau pola yang dilakukan oleh pak gubernur seperti itu," kata Fitron saat menjadi narasumber dalam diskusi yang digelar mahasiswa KMS30 di Kampus UIN Banten, Senin (13/08/2018).

Fitron menjelaskan, kritik terhadap kebijakan pendidikan gratis jangan diartikan sebagai penolakan terhadap program pro rakyat.

"Kebijakan ini saya rasa belum pas. Saya tahunya pendidikan gratis ini untuk warga miskin dan beasiswa untuk perempuan, tetapi ternyata ini ‘gratis untuk semua’, meski pada kenyataannya tidak untuk semua,” ucap Fitron.

Ia mengatakan kebijakan itu tidak pas juga karena Pemprov Banten hanya mengutamakan sekolah negeri, yakni dalam pemberian dan BOS Daerah (BOSDa). Fitron mengungkapkan, sekolah negeri mendapatkan BOSDa yang nilainya lebih besar ketimbang sekolah swasta.

"Kebijakan ini hanya bicara soal sekolah negeri. BOSDa yang diberikan Pemprov Banten antara sekolah negeri dengan swasta besarannya beda. Dari dana BOS, sekolah negeri dan swasta sama-sama mendapat Rp1,4 juta satu siswa per tahun. Sementara dari BOSDa, hanya Rp600 ribu untuk sekolah swasta dan Rp2,4 juta untuk sekolah negeri. Ketika bicara keadilan, apa bedanya negeri dengan swasta?” terang Fitron.

Selain itu, Fitron juga khawatir, program sekolah gratis di Banten ini akan menurunkan kualitas pendidikan, karena pihak sekolah dilarang melakukan pungutan kepada semua siswa (yang sebagian besar siswa mampu). Dengan begitu, pihak sekolah tidak mampu mengembangkan kualitasnya.

Seharusnya, lanjut Fitron, pemerintah membuat klasifikasi iuran yang sesuai dengan kemampuan wali murid. Sehingga sekolah gratis benar-benar hanya akan didapatkan oleh siswa-siswa miskin. “Ada yang digratiskan 100 persen, ada yang 50 persen, ada yang 30 persen dan ada yang membayar full 100 persen," ujarnya. [poros/idr]

Editor: Newsmedia
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

‘Sampai Langit Runtuh’, Gubernur Banten dan Anggota Dewan Terus Berseteru
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top