Senin, 26 Februari 2018 |
News Room

Proyek Reklamasi Pantai di Tangerang Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 28 Jan 2017 | 08:49 WIB Dibaca: 2056 Pengunjung

Reklamasi Teluk Jakarta yang meliputi Pantai Kapuk dan Dadap, Kabupaten Tangerang.*

TANGERANG, [NEWSmedia] - Pelaksanaan pekerjaan reklamasi Pantai di kawasan Tangerang Utara rupanya saat ini masih berlangsung. Namun oleh masyarakat, proyek reklamasi tersebut dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dinilai menyalahi aturan.

Masyarakat yang melaporkan kegiatan reklamasi tersebut yakni Jaringan Anak Rakyat (Jankr), yang menemukan adanya dugaan pelanggaran alih fungsi lahan pertanian dan dugaan pelanggaran izin reklamasi di kawasan Pantai Tangerang Utara.

“Dari data dan temuan telah terjadi alih fungsi lahan pertanian irigasi teknis secara sistematis di wilayah Kecamatan Pakuhaji, Teluk Naga dan Kecamatan Sepatan,” kata Darma, Koordinator Jaringan Anak Rakyat kepada NEWSmedia, Sabtu (28/1/2017).

Darma mengungkapkan, alih fungsi lahan pertanian irigasi teknis yang terjadi di Kecamatan Pakuhaji meliputi Desa Laksana, Desa Kali Baru, Desa Kramat, Desa Buaran Bambu, Desa Kohod, Desa Kiara Payung. Daerah tersebut kini menjadi garapan PT Laksana Bangun Persada.

Di Kecamatan Teluk Naga lahan yang beralih fungsi tersebut kini menjadi garapan PT Angkasa Land, sedangkan di Kecamatan Sepatan akan dibangun Perumahan Granada City dan Perumahan Sarakan Residen.

“Telah terjadi dampak dari alih fungsi lahan pertanian irigasi teknis, resapan air menjadi hilang. Ini bisa menimbulkan bahaya banjir dan rusaknya ekosistem lingkungan,” ujar Darma.

Ia menyatakan, alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di kawasan Tangerang Utara telah melanggar dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Sementara terkait proyek reklamasi, Darma menduga kegiatan tersebut melanggar Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

“Kami berharap KPK konsisten melaksanakan penegakan hukum terkait pelanggaran tata ruang dan wilayah dalam alih fungsi lahan pertanian dan kegiatan reklamasi pantai,” ucapnya.

Menurut Darma, pelanggaran utama yang dilakukan Pemkab Tangerang yakni terkait prosedur izin dan kewenangan izin reklamasi. Sebab, pemanfaatan ruang laut melalui reklamasi tidak didahului dengan penerbitan perda tentang rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Selain itu, kegiatan reklamasi di Tangerang Utara ini juga telah melanggar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2014 tentang izin Reklamasi. Sebab menurut Darma, reklamasi Tangerang Utara merupakan kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan karena wilayah Kabupaten Tangerang merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN).

“Kami berharap seluruh kegiatan reklamasi harus dihentikan tanpa syarat. Jangan diteruskan hanya karena kepentingan kelompok tertentu yang mempengaruhi kebijakan pemerintah,” tuturnya.

Reklamasi Masih Berjalan

Menurut Darma, kegiatan reklamasi di kawasan pantai Tangerang Utara masih berjalan. Dari kegiatan reklamasi tersebut, pantai dan daerah pesisir di beberapa desa sudah menjadi lahan daratan. Seperti di pesisir pantai Dadap, kini sudah berubah fungsi menjadi daratan baru.

Bahkan saat ini, di daerah itu juga sedang berlangsung pembangunan jembatan yang akan menghubungkan  antara Kabupaten Tangerang dengan wilayah Kamal, Jakarta Barat.

Foto: Tempo

Diketahui, proyek reklamasi di pantai utara Kabupaten Tangerang dimulai dengan merehabilitasi Pantai Muara Dadap di Kecamatan Kosambi pada 2010. Proyek tersebut dikerjakan PT Agung Sedayu sebagai perusahaan yang digandeng PT Tangerang International City selaku pemegang hak pengelolaan kawasan tersebut.

PT Tangerang International City mendapat izin reklamasi di pesisir utara Tangerang yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) pada 23 September 2010. [rhd/idr]

Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Proyek Reklamasi Pantai di Tangerang Dilaporkan ke KPK
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top