Rabu, 30 September 2020 |
News Room

Proyek Gedung Laboratorium dan Rumah Dinas Guru SMPN 3 Cimanggu Diduga Langgar Aturan

Jumat, 14 Agt 2020 | 15:15 WIB Dibaca: 310 Pengunjung

Foto ilustrasi.*

PANDEGLANG, [NEWSmedia] – Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2020 “ Pasalnya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar/Menengah, Kegiatan: DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang Pedidikan SMP TA 2020, Pekerjaan : Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Parabotnya (1 Ruang), Pelaksana: P2S SMPN 3 Cimanggu (Swakelola), No Kontrak: 475/026/PPK SMP-Dikbud/2020, Mulai Pekerjaan: 20 Juli 2020,Nilai Bantuan: Rp.310.000.000, -(tiga ratus sepuluh juta rupiah), Waktu Pelaksanaan: 120 (Seratus dua puluh) Hari Kalender.Juga Program: Wajib Belajar Pendidikan Dasar/Menengah, Kegiatan: DAK Fisik Afirmasi Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan SMP TA 2020, Pekerjaan: Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabot nya(1 Unit), Pelaksana: P2S SMPN 3 Cimanggu (Swakelola), No. Kontak: 425/061/PPK SMP-Dikbud/2020, Mulai Pekerjaan: 20 Juli 2020, Nilai Bantuan: Rp.140.000.000, -(seratus empat puluh juta rupiah), Waktu Pelaksanaan: 120 (seratus dua puluh) hari kalender.

Bedasarkan Hasil Investigasi di Lapangan, N.Sujana Akbar, selaku Tokoh Muda Aktifis Banten, Saat turun ke lokasi kegiatan pembangunan SMPN 3 Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang, sangat mengagetkan saat lihat bahan material yang digunakan dalam pembangunan gedung laboratorium dan pembangunan gedung rumah dinas yang di kerjakan oleh Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) adanya bahan material pasir laut dan batu kali yang di gunakan  dalam pembangunan dua gedung tersebut, ini di duga sangat tidak mengacu ke Sepesipikasi SPEK dan RAB.

“ Namun saat di pertanyakan kepada Wawan “ selaku Ketua Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) SMPN 3 Cimanggu, “( Seperti dikutip bungasbanten.com -group siberindo.co) “  beliau menjelaskan betul mengunakan batu kali dan pasir laut, untuk batu kali sekarang udah kita ganti untuk pasir laut kita tetap gunakan di karenakan selama ini di daerah sini selalu gunakan pasir laut itu ga masalah juga ko, kan pasir laut itu dekat  dan tidak ada yang melarangnya. “ Paparnya, Sabtu (8/8/2020)

 “Akan tetapi dalam hal ini perlu mendapatkan pengawasan secara ketat untuk mencegah terjadinya penyelewengan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan. Pasalnya, ketika, N Sujana Akbar, tokoh muda aktifis progresif Banten melakukan pantauan ke lokasi, pelaksana panitia pembangunan sekolah P2S (Swakelola) secara kebetulan ada di tempat untuk melakukan pengawasan dan pengarahan kepada para pekerja yang seharusnya bertanggungjawab penuh untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan.

Pada dasarnya sistem swakelola tersebut seharusnya mengacu pada Perpres Nomer 54 Tahun 2010, karena anggaran yang digunakannya adalah APBN, Hal ini tertuang pada Pasal 2 Perpres 54/2010 yaitu ” Pengadaan Barang / jasa di lingkungan sekolah yang Pembia’anya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.’Khusus swakelola, dijelaskan pada Pasal 26 Ayat 1 Perpres 64/2010 yaitu “Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh pelaksana P2S (swakelola) sebagai penanggungjawab anggaran, ‘Namun dari hasil pantauan di lapangan di duga tidak mengacu kepada aturan SPEK atau RAB.

Lajutnya Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pelaksana P2S (Swakelola) sebagai penanggungjawab anggaran tidak cakap dalam melaksanakan gedung laboratorium dan gedung rumah guru secara baik, itu terlihat dari fakta yang terjadi dengan tidak terpasangnya organisasi kepengurusan pelaksana P2S di papan pengumuman.

Hal ini menegaskan bahwa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam penunjukan tim pelaksana P2S (Swakelola).Kemudian Kepala Sekolah sebagai Pengguna Anggaran (PA) harus bertanggungjawab terhadap pelaksanaan swakelola di sekolahnya, dan wajib membentuk tim perencana

Pelaksana dan pengawas yang profesional untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan dalam pelaksanaan pembangunannya, dan mengenai susunan panitia pelaksana sekolah (P2S) dalam sistem swakelola, harus transparan di papan pengumuman, sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, sehingga kontrol sosial melakukan konfirmasi pelaksana pembangunan tersebut kepada pihak yang tepat.

Serta sebagai upaya untuk mencegah adanya penyelewengan penggunaan anggaran dari perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), di saat di tlpn melalui washaap Pak Usep selaku Komite Sekolah menjelaskan ya betul seperti itu tapi silahkan aja  pungkasnya. [siberindonetwork]

Editor: Newsmedia
Publisher: Muhammad Adi
Bagikan:

KOMENTAR

Proyek Gedung Laboratorium dan Rumah Dinas Guru SMPN 3 Cimanggu Diduga Langgar Aturan
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top