Minggu, 21 Oktober 2018 |
News Room - Pendidikan - Pemerintahan

Polemik Pendidikan Gratis di Banten Jadi Perseteruan Gubernur Vs Anggota Dewan

Jumat, 03 Agt 2018 | 12:15 WIB Dibaca: 467 Pengunjung

Gubernur Banten Wahidin Halim (kiri), Ketua Komisi 5 DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan (kanan).

SERANG, [NEWSmedia] - Di Provinsi Banten kini sedang terjadi polemik terkait kebijakan pemerintah yang ingin menerapkan pendidikan gratis untuk tingkat SMA dan SMK Negeri. Kebijakan itu memunculkan perseteruan antara Gubernur Banten Wahidin Halim dengan Ketua Komisi 5 DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan.

Perseteruan berawal dari pandangan Ketua Komisi 5 DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan yang mengkritisi kebijakan program Pendidikan gratis yang merupakan janji kampanye Wahidin Halim dan Andika Hazrumy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih periode 2017-2022.

Fitron mengatakan, Komisi V DPRD Banten yang sedang memprakarsai pembentukan peraturan daerah (perda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan, berencana memasukkan aturan untuk membatasi program pendidikan gratis yang dicanangkan Gubernur Banten.

Menurut dia, pendidikan gratis harus dipahami secara jelas, sejauhmana dan seperti apa batasannya. Terlebih lagi, Gubernur Banten Wahidin halim tidak memberikan penjabaran secara detail apa yang dimaksud pendidikan gratis. “Karena gratis, tapi untuk item-item tertentu boleh memungut, kalimat itu ambigu, kalau gratis ya gratis, karena statement nya gratis,” kata Fitron.

Lagipula, lanjut Fitron, dalam Undang-undang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah, meskipun urusan Pendidikan menjadi tanggungjawab wajib negara, namun dibolehkan ada partisipasi masyarakat. Jadi di dalam Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, akan dimasukkan ketentuan agar pendidikan gratis hanya untuk yang miskin,” ujarnya.

Fitron pun mengungkapkan, siswa lulusan SMP Negeri yang lulus mencapai sekitar 160 ribu, namun yang diterima di SMA Negeri hanya 60 ribu. Kondisi ini menandakan bahwa sekolah negeri kekurangan ruang kelas baru. Sedangkan siswa yang masuk sekolah negeri hanya siswa yang passing grade memadai.

Ia bahkan meyakini sedikit di antaranya siswa di sekolah negeri berasal dari orang yang tidak mampu dan banyak orang yang rela membayar lebih agar anaknya masuk ke sekolah negeri. “Kita lihat sekolah negeri, begitu banyak diisi oleh orang-orang yang sejak SMP ikut bimbel. Lalu orang miskin sekolah di mana? Di swasta yang bayar. Lalu sekolah negeri yang gratis untuk siapa? Mengapa tidak bayar saja untuk orang yang kaya dan gratis untuk orang miskin,” tuturnya.

Seharusnya pemerintah, lanjut Fitron, membuat grade untuk mengukur kemampuan wali murid. “Ada yang gratis 100 persen, ada yang 50 persen, 30 persen dan ada yang membayar full 100 persen,” ujarnya.

Di sisi lain, Fitron mengatakan dalil sekolah gratis akan merusak pendidikan, dan kemampuan anggaran daerah pun tidak memadai. “Kalau sampai pendidikan dilepas dari partisipasi masyarakat dan ditanggung sepenuhnya dari APBD, tidak akan cukup,” ujarnya.

Pandangan tersebut akhirnya memantik reaksi Gubernur Banten Wahidin Halim karena menganggap Ketua Komisi 5 DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan menjegal program pendidikan gratis yang ingin dijalankannya. Wahidin bahkan menantang debat anggota DPRD Banten yang mengkritik program tersebut.

“Ayo jangan nulis di luar, debat sama saya soal pendidikan gratis,” kata Wahidin kepada media usai menghadiri rapat paripurna DPRD Banten, Rabu (25/7/2018).

Menurut dia, program pendidikan gratis merupakan jembatan bagi warga tidak mampu untuk tetap mendapatkan pelayanan pendidikan. Program ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah hadir menolong mereka yang secara ekonomi kurang beruntung.

“Saya gubernur, saya cukup mampu. Tapi tetangga saya tidak mampu punya prestasi. Kaya anak tukang becak kemarin, dapat cumlaude. Kalau dia enggak digratiskan sekolah, dia enggak akan mungkin jadi orang pintar, akan jadi kayak bapaknya tukang becak. Itu konsep negara, negara harus hadir, undang-undang dasar juga mengatakan gitu, tengok undang-undang dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa, liat sisi pendidikan kita,” katanya

Wahidin mengatakan, melalui program pendidikan gratis, SMA/SMK negeri dilarang melakukan pungutan dengan alasan apapun. Sebab, seluruh anggaran pendidikan sudah diberikan oleh Pemprov Banten. “Sekarang kan ada BOSDa (BOS Daerah), buat gaji guru udah kita naikin, bangunan kita yang jamin, perbaikan sekolah kita yang jamin, tanah kita yang jamin, buat apa honor guru? Honor guru udah kita bayar, dulu Rp 40.000 per jam, sekarang udah Rp 75.000 per jam,” ujarnya.

Meski demikian, Wahidin mengecualikan atau membolehkan adanya pungutan apabila dilakukan atas kesepakatan antara pihak sekolah dengan wali murid, dan hasil pungutan itu juga dikelola langsung oleh komite sekolah. Dengan catatan, pungutan tidak boleh dilakukan kepada warga tidak mampu.

Polemik di Media Sosial

Pro-kontra tentang kebijakan pendidikan gratis oleh Pemprov Banten pun ramai di media sosial. Sejumlah akun media sosial membuat postingan-postingan yang membahas soal kebijakan tersebut. Ada yang mendukung Gubernur Banten Wahidin Halim, ada juga yang mendukung Ketua Komisi 5 DPRD Banten. Ada juga yang mengkritik tidak sependapat dengan Wahidin maupun Fitron.

Namun Fitron memengungkapkan ada postingan sejumlah akun di media sosial yang bernada ancaman dan teror secara psikologis. Bahkan, komentar beberapa akun media sosial itu dinilai bernada ujaran kebencian, dan menyinggung soal pribadi (kedaerahan).

Meski demikian, Fitron mengaku tidak akan mempermasalahkan polemik tersebut, sekalipun dirinya ‘diserang’ di media sosial. “Beda pendapat itu biasa sepanjang ada dialog. Tapi masalahnya kan ini Gubernur ngga mau dialog, yang ada malah memaksakan diri dan tiba-tiba pasukannya melakukan tindakan itu di medsos,” tutur politisi Partai Golkar ini.

“Tetapi nanti saatnya juga akan terbuka. Masih ingat polemik kesehatan gratis kan? Surat rekomendasi KPK akhirnya muncul menghentikan polemik. Dan saat itu gagasan saja sejalan dengan rekomendasi KPK. Masak sih harus KPK lagi yang memutus polemik dengan tidak mau mendengarkan siapa pun kecuali KPK. Sejak kapan Banten ini milik Wahidin Halim? Banten ini milik kita semua. Jadi mari kita berdiskusi, dengarkan orang kasih pendapat,” sambung Fitron.

Terlebih lagi, Fitron menegaskan yang dilakukannya sebagai wakil rakyat sejauh ini bernilai konstruktif dan bukan berdasarkan kepentingan pribadi maupun kelompok atau politik. Upaya tersebut dilakukan berdasarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk aspirasi masyarakat dan menyesuaikan dengan fakta-fakta di lapangan. [idr]

Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Polemik Pendidikan Gratis di Banten Jadi Perseteruan Gubernur Vs Anggota Dewan
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top