Rabu, 19 Desember 2018 |
News Room - Highlight

Polemik #2019GantiPresiden, 4 Ormas Datangi Mapolres Serang Kota

Selasa, 07 Agt 2018 | 19:50 WIB Dibaca: 7948 Pengunjung

Kapolres Serang Kota AKBP Komarudin setelah melakukan audiensi di Mapolres Serang Kota, Selasa (7/8/2018).*

SERANG, [NEWSmedia] - Sebanyak empat organisasi kemasyarakatan (Ormas) mendatangi Mapolres Serang Kota untuk melakukan audiensi terkait pelaksanaan deklarasi #2019GantiPresiden yang akan digelar di Halaman Kenadziran Sultan Maulana Yusuf, Kasunyatan, Kota Serang, Banten.

Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres Serang Kota, AKBP Komarudin setelah menerima audiensi dari Pemuda Desa Bersatu (Pedas) di Mapolres Serang Kota, Selasa (7/8/2018).

"Ini sudah yang ke empat di hari ini, pertama dari Jawara Banten Bersatu, kedua dari Dzuriat Kasunyatan Banten, ketiga dari Gerakan Masa Pendukung Republik Indonesia (Gempur) dan ini mudah-mudahan yang terakhir dari Pedas yang menyikapi polemik permasalahan deklarasi #2019GantiPresiden," kata Komarudin kepada awak media.

Komarudin mengatakan, dirinya selaku penegak hukum, akan menampung seluruh aspirasi tersebut, bahkan menurutnya, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan panitia pelaksana deklarasi untuk kebaikan dan kondusifitas masyarakat Kota Serang dan warga Banten pada umumnya.

BACA JUGA: Fix! Deklarasi #2019GantiPresiden Digelar di Halaman Kenadziran Sultan Banten

"Kita akan coba koordinasikan dengan panitia, kalau memungkinkan kita akan mediasikan, tidak boleh penyelenggara atau siapapun, sama-sama mengedepankan pemikirannya masing-masing, harus duduk bersama jangan sampai ajang demokrasi ini jadi ajang perpecahan, ini yang tidak kami harapkan," terangnya.

Komarudin menjelaskan, pihaknya telah menerima surat tembusan dari Polda Banten dengan perihal pemberitahuan deklarasi tersebut yang akan digelar di Halaman Parkir Kenadziran Sultan Maulana Yusuf, Banten.

"Surat ini diberikan ke Polda Banten, kita hanya tembusan, jadi apa yang terjadi hari ini kita akan laporkan ke Polda, karena saya monitor di beberapa daerah, seperti di Lebak juga melakukan aksi penolakan, ini yang harus jadi pertimbangan," jelasnya.

Selain itu, ia juga menegaskan, secara umum, empat omas tersebut menolak deklarasi #2019GantiPresiden di tempat yang memiliki sejarah bagi masyarakat Banten.

"Jadi initinya Dzurriat maupun warga menolak makbaroh dijadikan ajang politik, sementara makbaroh itu merupakan tempat ibadah, juga tempat wisata religi yang harus dijaga marwahnya. Oleh karena itu, kami bersama TNI akan mencari solusi agar kedua aspirasi ini bisa tertampung, apakah nanti ganti tempat, ini yang akan kita lihat," tegasnya.

Deklarasi #2019GantiPresiden di Banten Ditolak

Sementara itu, Keluarga Besar Dzuriat Kesultanan Maulana Yusuf Banten, Tb Cecep Natakama secara tegas menolak kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden yang rencananya akan digelar di pelataran parkir Sultan Maulana Yusuf, Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. 

Sebab menurutnya, kegiatan deklarasi yang akan digelar pada Jumat 10 Agustus 2018 tersebut, dinilai berpotensi menimbulkan perpecahan dan gesekan pada masyarakat Kota Serang khususnya dan Banten umumnya.

"Makbaroh Sultan Maulana Yusuf bukan lokasi tempat politik praktis dan tentunya akan mengganggu peziarah. Selain itu, kegiatan deklarasi ini kami nilai berpotensi menimbulkan perpecahan dan gesekan pada masyarakat," tegas Cecep.

Ia juga mengungkapkan, pihaknya tidak pernah memberikan izin tempat untuk deklarasi #2019GantiPresiden, bahkan menurutnya, pihaknya juga tidak pernah dilibatkan atau diajak musyawarah oleh panitia kegiatan deklarasi.

BACA JUGA: Mahasiswa Tolak Deklarasi #2019GantiPresiden di Banten

"Oleh karenanya, kami Keluarga Besar Dzurriat mohon kepada Kapolres untuk menyampaikan kepada Kapolda Banten agar tidak memberikan izin atas kegiatan tersebut demi menjaga kondusifitas dan stabilitas keamanan di wilayah kami," pintanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Humas Pedas, Rasid Ridho yang sama-sama menolak deklarasi #2019GantiPrwsiden di Banten, sebab menurutnya, kegiatan tersebut sangat bermuatan dengan hal-hal yang bersifat politis.

"Ini menjadi krusial karena tempatnya di salah satu pusat peradaban Banten, ini akan menciderai marwah Banten yang dijadikan sebagai objek wisata religi," kata Ridho.

Ia juga meminta kepada masyarakat Banten untuk bisa mencermati isu-isu yang masuk ke Provinsi Banten, bahkan menurutnya, pihaknya berkomitmen untuk menjaga sosio-kultural yang selama ini telah berjalan baik di Provinsi Banten.

"Kami dari pemuda desa bersatu ingin bisa duduk bersama agar tidak terbawa arus yang menimbulkan konflik horizontal, kita akan lakukan tindakan agar Banten secara kultural bisa dijaga stabilitas politiknya, sehingga kita punya identitas lokal dan kerangka berfikir yang berdikari," pungkasnya. [ahi]

Penulis: Ahmad Hifni
Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Polemik #2019GantiPresiden, 4 Ormas Datangi Mapolres Serang Kota
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top