Minggu, 12 Juli 2020 |
News Room

PNS Terbukti Sebar Paham Radikalisme, Ini Sanksinya

Selasa, 22 Mei 2018 | 07:51 WIB Dibaca: 380 Pengunjung

Foto ilustrasi

JAKARTA, [NEWSmedia] - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mengingatkan kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar tidak terlibat dalam penyebaran paham radikalisme. Ada sanksi bagi PNS yang kedapatan melakukan hal tersebut.

Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan itu tergantung pada kesalahan PNS yang bersangkutan, apakah mengikuti hukum disiplin kepegawaian saja atau terindikasi sebagai tindak hukum pidana.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Kementerian PANRB, Herman Suryatman menegaskan, PNS sebagai abdi negara harus terus patuh terhadap Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila.

"Dalam UU ASN kan tercantum nilai-nilai dasar ASN, di mana setiap ASN harus setia dan taat kepada UUD 1945 yang sah, serta memegang teguh ideologi Pancasila," jelasnya saat berbincang. Jakarta, Senin (21/5/2018).

Herman pun menjelaskan, pemerintah akan langsung menindaktegas bila PNS tertangkap melakukan tindak indisipliner yang bertentangan dengan hukum kepegawaian.

"Apabila ada pelanggaran seperti itu, maka pejabat pembina kepegawaian yang akan memberikan sanksi. Seperti kalau di tingkat kota atau kabupaten itu wali kota atau bupati, dan provinsi itu gubernur," terang dia.

"Kalau berdasarkan hukum disiplin kepegawaian, sanksi yang diberikan pun tergantung, apakah itu termasuk pelanggaran yang ringan, sedang atau berat," tambahnya.

Sementara, bila seorang PNS terjerembap ke dalam unsur hukum pidana, dia mengungkapkan, pemerintah akan mengikuti proses hukum dan keputusan pengadilan yang bersifat incraht (berkekuatan hukum tetap).

Herman menyimpulkan, bentuk hukuman yang diberikan oleh pemerintah juga nantinya akan mengikuti keputusan hukum pidana yang diterima oleh PNS bersangkutan.

"Seperti contoh, jika yang bersangkutan terindikasi tindak pidana yang dilakukan secara berencana, atau kena hukuman (penjara) paling singkat dua tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, itu akan dikenakan pemberhentian dengan tidak hormat," tutur Herman. [lpt]

Editor: Newsmedia
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

PNS Terbukti Sebar Paham Radikalisme, Ini Sanksinya
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top