Sabtu, 06 Juni 2020 |
News Room

PMII Banten Soal Anggaran Penanganan Covid-19: Harus Transparan dan Tepat Sasaran!

Selasa, 07 Apr 2020 | 18:25 WIB Dibaca: 325 Pengunjung

Ketua PMII Banten, Ahmad Solahudin.*

SERANG, [NEWSmedia] – Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Banten meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten transparan dalam realisasi anggaran penanganan Virus Corona atau Covid-19.

Ketua Umum PKC PMII Banten, Ahmad Solahudin menegaskan Pemerintah provinsi Banten harus merealisasikan anggaran penanganan Virus Corona secara transparan dan tepat sasaran.

“Dalam penganggaran untuk penanganan wabah Corona, sejauh ini secara pengelolaan tidak ada transparasi dari Pemerintah provinsi Banten, padahal prinsip penggunaan anggaran itu harus transparan dan akuntabel, jangan sampai dalam reaslisasinya tidak melibatkan semua unsur,” kata Solah melalui keterangan tertulisnya, Selasa (7/4/2020).

Ia menjelaskan, sejauh ini Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan pergeseran anggaran murni dan anggaran perubahan untuk dialihkan pada pembiayaan penanganan Covid-19 sebesar Rp152 miliar.

“Dari jumlah yang dianggarkan untuk pencegahan wabah ini harus dikelola dengan baik, masyarakat juga harus ikut dilibatkan agar tujuan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 betul-betul tercapai,” ungkapnya.

Ia meminta Pemerintah Provinsi Banten agar tepat sasaran dalam merealisasikan anggaran penanganan covid-19, agar masyarakat betul-betul merasakan.

“Selain meningkatkan fasilitas medis, tenaga medis dan APD yang kami nilai tidak maksimal, masyarakat juga harus betul-betul merasakan keberadaan pemerintah dalam pencegahan pandemi ini melalui peningkatan sosialisasi dengan melibatkan berbagai masyarakat, menyediakan bantuan bagi masyarakat terdampak jangan sampai tidak tepat sasaran," tambah Solahudin.

Selain itu, ia juga menegaskan agar pemerintah mempersiapkan kebutuhan pokok masyarakat, sebab menurutnya akibat dari wabah virus corona, berdampak langsung terhadap pendapatan ekonomi masyarakat, terkhusus bagi para pekerja harian semisal ojek, supir taxi, angkutan umum, dan pelaku Usaha Kecil Menengah (UMKM).

“Pemerintah harus mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dari pembatasan sosial ini, misalnya menyiapkan bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat Banten yang terdampak. Selain itu pemerintah juga harus mengantisipasi potensi PHK berskala besar mengingat terbatasnya aktivitas ekspor-impor juga keterbatasan stok bahan baku di industri yang ada di Banten,” pungkasnya. [ahi]

Penulis: Ahmad Hifni
Editor: Arif Darma
Publisher: Muhammad Adi
Bagikan:

KOMENTAR

PMII Banten Soal Anggaran Penanganan Covid-19: Harus Transparan dan Tepat Sasaran!
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top