Rabu, 30 September 2020 |
News Adv

Plt Gubernur Banten Terima Aspirasi Buruh Soal Kenaikan UMK 2017

Selasa, 29 Nov 2016 | 07:27 WIB Dibaca: 981 Pengunjung

Plt Gubernur Nata Irawan saat beraudiensi dengan perwakilan buruh di ruang rapat Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin, (28/11/2016).*

SERANG, [NEWSmedia] – Aspirasi buruh di Provinsi Banten terkait tuntutan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2017 menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Banten. Plt Gubernur Banten Nata Irawan pun mengaku akan menindaklanjuti aspirasi para pahlawan ekonomi tersebut.

Plt Gubernur Nata Irawan mengatakan hal tersebut saat menerima audiensi perwakilan serikat buruh kota/kabupaten se-Provinsi Banten di ruang rapat Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin, (28/11/2016).

Menurut Nata, Pemerintah Provinsi Banten akan menindaklanjuti rekomendasi dari daerah masing-masing (rekomendasi ketetapan upah minimun kabupaten/kota) untuk dikaji terlebih dahulu. Jika kenaikan upah yang diharapkan buruh tidak bertetangan dengan hukum maka, Plt Gubernur pun berjanji akan segera merevisi SK yang sudah ditandatangani.

“Kita akan mengakomodasi itu semua, selama tidak bertentangan dengan aturan, silahkan kaji, berikan pada saya. Tapi catatan, jangan sampai kemudian hari saya merugi kita merugi. Pemerintah tidak boleh dirugikan dan buruh pun tidak boleh dirugikan,” ujar Nata didampingi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Alhamidi serta Asda I Pemprov Banten Anwar Mas’ud.

Mengenai usulan buruh yang meminta penghapusan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Nata menjelaskan bahwa peraturan tersebut berlaku secara nasional.

Terkait dengan itu, Nata mengaku perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta kementerian atau lembaga terkait. “PP 78 2015 itu tentu lahir tidak dari satu lembaga saja, kan di dalamnya ada kementerian-kementerian dan lembaga terkait. Kalau Kemendagri hanya melanjutkan hasil dari yang sudah dirumuskan,” terang Nata.

“Silakan PP 78 perubahannya diusulkan, saya teken (tanda tangan). Tetapi jangan setelah diusulin, bapak tinggal, harus dikawal, karena kan keputusan ada di pemerintah pusat,” sambungnya.

Dalam audiensi itu, Ketua SPN Banten, Ahmad Saukani meminta kepada Plt Gubernur Banten merevisi Surat Keputusan Nomor : 561/Kep.553-Huk/2016 tentang Penetapan Upah Minimum kabupaten/ kota di Provinsi Banten Tahun 2017 yang sudah ditandatangani tanggal 23 November 2016.

“Kami ingin Plt Gubernur agar bisa merujuk pada rekomendasi wali kota atau bupati di masing-masing daerah,” kata Saukani, seraya menegaskan, bahwa rekomendasi dari masing-masing daerah itu sudah berdasarkan persetujuan tripartit. [adv-kominfo]

Penulis: Vredo Putra
Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Plt Gubernur Banten Terima Aspirasi Buruh Soal Kenaikan UMK 2017
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top