Minggu, 27 September 2020 |
News Room - Politik

Pilkada Banten, Bawaslu Peringatkan Pemberi dan Penerima Uang Terancam Pidana

Sabtu, 11 Feb 2017 | 14:13 WIB Dibaca: 913 Pengunjung

Ketua Bawaslu Banten, Pramono U Tanthowi (kiri).*

SERANG, [NEWSmedia] – Pelaku politik uang pada pelaksanaan Pilkada Banten 2017 akan sama-sama dikenakan pidana, baik pemberi maupun penerima. Seperti ditegaskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten. 

Ketua Bawaslu Banten, Pramono U Tanthowi mengatakan, dalam undang-undang nomor 10 Tahun 2016, sebagaimana perubahan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada yang mengatur sanksi pidana bagi pihak manapun yang menjalankan praktik politik uang.

“Memang Undang-undang sekarang agak kejam, tidak hanya pemberi yang dikenakan sanksi tapi juga penerima akan dikenakan sanksi,” kata Pramono.

Tidak hanya pada pasal 187 ayat 1, lanjut Pramono, dalam Pasal 187 ayat 1 poin A hingga D, pasal tersebut menyatakan, orang yang terlibat politik uang sebagai pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan.

“Selain hukuman badan, pelaku juga dikenakan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Sanksi pidana juga berlaku bagi penerima politik uang,” terangnya.

Dengan demikian, Ia menegaskan, untuk mengantisipasi timbulnya politik uang yang beredar di mayarakat, pihaknya telah membentuk Tim Sapu Berih Operasi Tangkap Tangan (Saber OTT) politik uang yang telah tersebar disetiap kabupaten/ kota di Provinsi Banten.

“Tim itu akan bergerak, termasuk pada malam hari menjelang hari H stand bye, jika ada laporan masuk, informasi apapun, akan kita respon dengan cepat,” pungkasnya. [Ahi]

Penulis: Ahmad Hifni
Editor: Indra Gunawan
Publisher: Muhammad Adi
Bagikan:

KOMENTAR

Pilkada Banten, Bawaslu Peringatkan Pemberi dan Penerima Uang Terancam Pidana
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top