Selasa, 07 Juli 2020 |
News Room - Pemerintahan

Periode Januari-Juli, 50 Persen Program Pemprov Banten Mandek

Selasa, 16 Agt 2016 | 11:29 WIB Dibaca: 853 Pengunjung

Realisasi program Pemerintah Provinsi Banten pada tahun anggaran 2016 sebagian besar tidak berjalan.*

SERANG, [NEWSmedia] – Pelaksanan APBD Provinsi Banten pada semester pertama tahun anggaran 2016 tidak cukup menggembirakan. Hampir 50 persen program kerja tidak berjalan, dan ratusan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp795,998 miliar, belum terserap.

Berdasarkan dokumen rencana umum pengadaan (RUP) Pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2016, pada semester pertama (Januari-Juli), direncanakan ada sebanyak 777 pekerjaan yang harus diselesaikan. Nilai keseluruhan pekerjaan pada semester pertama itu sebesar Rp1,544 triliun. Namun, sampai memasuki akhir triwulan kedua, 50 persen dari ratusan paket pekerjaan tersebut belum terlaksana.

Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Biro Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Pemerintah Provinsi Banten, mencatat sampai Senin (15/8/2016), kegiatan yang sudah selesai diproses baru sebanyak 366 pekerjaan dengan nilai Rp534,413 miliar. Ada juga 95 paket pekerjaan dengan nilai Rp211,319 miliar yang baru akan mulai dilelang.

Akan tetapi, sampai lewat batas waktu semester pertama, masih banyak pekerjaan yang belum diusulkan sama sekali ke ULP untuk dilelangkan, yaitu sebanyak 316 paket dengan nilai Rp795,998 miliar. Paket-paket tersebut adalah pekerjaan dari pelaksanaan program kerja pada SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten.

Pertama, Dinas Pendidikan dari rencana lelang 60 paket senilai Rp219,923 miliar, yang telah diusulkan hanya 53 paket dengan nilai Rp81,558 miliar. Sementara masih ada 57 paket yang belum disampaikan ke ULP untuk dilelangkan.

Kemudian di Dinas Pertambangan dan Energi. Dari 24 paket pekerjaan dengan nilai Rp15,878 miliar, yang sudah diusulkan hanya 12 paket yang nilainya Rp2,540 miliar. Sementara sisanya 12 paket lagi belum diproses.

Dinas Pertanian dan Peternakan, dari rencana lelang 26 paket senilai Rp24,397 miliar, yang sudah diusulkan hanya 15 paket dengan nilai Rp15,532 miliar, sedangkan sisanya ada 11 paket yang belum diproses sama sekali.

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman dari rencana lelang sebanyak 180 paket atau Rp321,361 miliar, yang sudah diusulkan 150 paket dengan nilai Rp277,318 miliar, sedangkan 30 paket sisanya belum diajukan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dari rencana 21 paket dengan nilai Rp59,11 miliar, yang sudah diusulkan ke ULP baru 4 paket yang nilainya Rp14, 861 miliar. Sementara 17 paket sisanya masih belum diajukan.

RSUD Banten dari rencana paket 29 senilai Rp61,056 miliar yang sudah diusulkan ada 16 paket dengan nilai Rp50,576 miliar, sedangkan sisanya 13 paket masih mengendap. Begitupun Satpol PP, dari usulan 6 paket dengan nilai Rp1,921 miliar, yang sudah disampaikan di ULP baru 2 paket yang nilainya Rp512,050 juta. Sementara empat paket pekerjaan belum diproses.

Selanjutnya Sekretariat DPRD, dari rencana lelang 13 paket senilai Rp10,905 miliar, yang diusulkan baru 5 paket dengan nilai Rp4,106 miliar, sedangkan sisanya 8 paket masih belum diproses dan diajukan ke ULP.

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, dari rencana lelang 10 paket dengan nilai Rp3,922 miliar, yang baru diusulkan adalah empat paket senilai Rp2,816 miliar, sedangkan sisanya 6 paket masih mengendap di dinas.

Biro Perlengkapan dan Aset, dari rencana lelang 21 paket dengan nilai Rp13,614 miliar, yang sudah diusulkan ke ULP sebanyak 8 paket dengan nilai Rp4,32 miliar, sedangkan sisanya 13 paket belum. Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, dari rencana lelang 117 paket senilai Rp675,093 miliar, yang sudah diusulkan 98 paket dengan nilai Rp208,149 miliar, sisa 20 paket belum dilaksanakan.

Terakhir Dinas Kesehatan, dari rencana 18 paket senilai Rp27,801 miliar, yang baru diusulkan hanya 4 paket dengan nilai Rp17.464 miliar. Masih ada sisa 14 paket yang belum diproses ke ULP.

Menurut Kepala Biro Ekbang Banten, Mahdani, ada berbagai kendala yang dihadapi SKPD, sehingga masih banyak paket yang belum diuke ULP. “Kendalanya masih seputar teknis, seperti penentuan harga perkiraan sendiri (HPS),” kata Mahdani, mengungkapkan.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya Latuconsina menyesalkan, ratusan paket pekerjaan yang masih mengendap di SKPD.

“Perencanaannya saya pikir yang harus dievaluasi oleh pejabat. Padahal, kita tahu kalau pembahasan anggaran itu selesai November 2015. Jadi, ini harus dibenahi oleh seluruh SKPD,” tuturnya. [Bud]

Penulis: Budi Wahyu Iskandar
Editor: Arif Darma
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Periode Januari-Juli, 50 Persen Program Pemprov Banten Mandek

BERITA TERKAIT

NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top