Kamis, 09 Juli 2020 |
News Room

Penyandang Disabilitas di Banten Kurang Diperhatikan, Termasuk Dalam Momen Pilkada

Kamis, 02 Feb 2017 | 22:31 WIB Dibaca: 1617 Pengunjung

Pengurus Perkumpulan Sahabat Difabel (Persada) Provinsi Banten saat audiensi dengan Ketua DPRD Banten dan Komisi V DPRD Banten beberapa waktu lalu.*

SERANG, [NEWSmedia] - Perkumpulan Sahabat Difabel (Persada) Provinsi Banten prihatin terhadap kurangnya perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas. Mereka mendorong dibentuknya peraturan daerah (perda) yang dapat melindungi hak penyandang disabilitas.

Demikian hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persada Provinsi Banten, Memi Elmilisari usai pelantikan pengurus di Gedung Serba Guna DPRD Provinsi Banten, Kamis (2/2/2017).

Menurut Memi, salah satu bukti bahwa pemerintah kurang memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas di Provinsi Banten, terkait ketersediaan fasilitas penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.

“Kita ingin dorong pemerintah agar melahirkan peraturan yang bisa melindungi hak penyandang disabilitas sesuai dengan amanah UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” kata Memi.

Usulan tersebut langsung disampaikan pengurus DPP Persada Provinsi Banten kepada Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah dan Komisi V DPRD Banten pekan lalu. Mereka meminta DPRD Banten pada tahun ini untuk segera mendorong pembentukan perda untuk penyandang disabilitas.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Nuraeni yang hadir dalam pelantikan tersebut mengatakan, peran pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap penyandang disabilitas sebenarnya sudah sangat jelas tertuang dalam Undang-undang tentang Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas.

“Kita akui perhatian pemerintah masih minim untuk mengurusi secara fokus. Namun jika ada perdanya, saya kira bisa lebih diperhatikan dari segi anggaran maupun sarana dan prasarana,” ujar Nuraeni.

Pemilih Disabilitas pada Pilkada Banten

Sekretaris Umum DPP Persada Provinsi Banten, Tb Delly Suhendar menambahkan, kurangnya perhatian terhadap penyandang disabilitas juga terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017.

Menurutnya, KPU Provinsi Banten belum secara menyeluruh memfasilitasi pemilih penyandang disabilitas untuk Pilkada Banten 2017. Padahal, berdasarkan data KPU Banten, jumlah pemilih difabel ini mencapai 4.761 orang, yang terdiri dari 1.689 orang penyandang tuna daksa, 986 orang tuna grahita, 858 orang tuna netra, 774 orang tuna rungu dan 545 orang penyandang disabilitas lainnya.

“Kami belum mengetahui bagaimana KPU Banten menyosialisasikan pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada pemilih disabilitas. Untuk alat bantu pemilih, KPU baru memfasilitasi surat suara berupa template braile untuk penyandang tuna netra. Bagaimana untuk penyandang disabilitas lainnya,” tanya Delly.

Pelantikan pengurus DPP Persada Provinsi Banten, Kamis (2/2/2017)

Ia mengungkapkan, selain tuna netra, tuna grahita, tuna daksa dan tuna rungu, ada beberapa kategori pemilih disabilitas yang perlu dibantu agar bisa memberikan hak politiknya di Pilkada Banten. Delly berharap KPU Banten bisa memfasilitasi penyandang disabilitas secara menyeluruh agar bisa menyalurkan hak politiknya memilih calon kepala daerah.

“Ada pemilih disabilitas yang tidak mengikuti pendidikan di sekolah, bagaimana mereka mengetahui calon kepala daerahnya, sedangkan mereka punya hak pilih,” tuturnya.

Delly mengungkapkan, DPP Persada Provinsi Banten saat ini masih terus melakukan pendataan secara faktual terhadap penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih di Pilkada Banten. Pihaknya juga melakukan pendampingan dan pengawasan saat penyandang disabilitas akan memberikan hak pilihnya di TPS nanti. [vredo]

Penulis: Vredo Putra
Editor: Arif Darma
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Penyandang Disabilitas di Banten Kurang Diperhatikan, Termasuk Dalam Momen Pilkada
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top