Rabu, 23 Juni 2021 |
News Room

Pengamat: Korupsi Masih Terjadi di Era Kepemimpinan Rano Karno

Senin, 26 Des 2016 | 19:35 WIB Dibaca: 1878 Pengunjung

Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto ilustrasi)

TANGERANG, [NEWSmedia] - Kedatangan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke kantor Sekretariat DPRD Provinsi Banten akhir pekan kemarin, membuka tabir adanya praktik korupsi di Pemerintahan Provinsi Banten pada era kepemimpinan Gubernur Rano Karno.

Diketahui, selama dua hari berturut-turut, Kamis dan Jumat (22-23/12/2016), penyidik dari lembaga antirasuah itu berada di DPRD Banten untuk mengumpulkan data-data dan dokumen terkait dugaan korupsi anggaran belanja promosi dan publikasi pada Sub Bagian Informasi dan Publikasi DPRD Banten pada tahun anggaran 2015.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun anggaran 2015, dalam anggaran belanja promosi dan publikasi DPRD Banten sebesar Rp21,5 miliar, ditemukan indikasikan kerugian negara sebesar Rp6,7 miliar.

Berita terkait: KPK Telisik Dugaan Korupsi Anggaran Publikasi di Sekretariat DPRD Banten

Pengamat Kebijakan Publik dari Lembaga Kajian Islam dan Pancasila (LKIP) Yudha Firmansyah mengatakan, kedatangan tim KPK untuk menilisik dugaan korupsi anggaran publikasi di Sekretariat DPRD Banten, menunjukkan bahwa saat ini Banten belum bebas korupsi.

Pelibatan KPK dalam mengawal Pemerintahan Provinsi Banten serta pakta integritas anti-korupsi yang belakangan sering digaungkan oleh Gubernur Rano Karno, rupanya tidak lantas membuat pemerintahan di Banten saat ini bebas dari praktik korupsi.

“Setelah mantan Gubernur Banten Atut ditangani KPK, korupsi Banten akan berakhir. Tapi ini malah menjadi. Ini bagian kegagalan pemerintahan saat ini,” kata Yudha kepada wartawan, Sabtu (24/12/2016).

Penyelidikan kasus korupsi pada anggaran publikasi di Sekretariat DPRD Banten oleh Kejagung dan KPK, menjadi bukti, bahwa Pemerintahan Provinsi Banten saat ini belum bersih dari praktik korupsi. Oleh karena itu, Yudha meminta kepada KPK dan Kejagung untuk membuka kasus ini ke publik.

Tak hanya itu, Yudha juga meminta calon petahana Gubernur Banten Rano Karno yang kembali maju di Pilkada 2017 untuk mundur, jika terbukti terlibat dalam kasus tersebut. “Ini kegagalan membuat Banten bersih dari korupsi,” ucap Yudha. [tn/idr]

Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Pengamat: Korupsi Masih Terjadi di Era Kepemimpinan Rano Karno
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top