Senin, 13 Juli 2020 |
News Room

Pemprov Banten Terbitkan Buku Tentang Adat Kasepuhan Banten Kidul

Selasa, 20 Des 2016 | 06:55 WIB Dibaca: 1155 Pengunjung

Buku yang mengisahkan kehidupan masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul karya Abdul Malik.*

SERANG, [NEWSmedia] - Pemerintah Provinsi Banten melalui Biro Humas dan Protokol untuk kedua kalinya meluncurkan buku  pada tahun ini. Setelah buku berjudul Jurnalistik Inspiratif karya Aries Ismail (ASN Pemprov Banten), kali ini buku yang diluncurkan yakni terkait Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul.

Buku berjudul 'Berjuang Menegakkan Eksistensi, Komunikasi Politik Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul’ itu merupakan karya Abdul Malik (Akademisi ; Dekan FISIP Universitas Serang Raya). Peluncuran dilakukan di Aula Unsera, Kota Serang, Senin (19/12/2016).

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Banten Deden Apriandhi mengatakan, peluncuran dan bedah buku ini merupakan kerja sama antara Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten dan Unsera.

Deden berharap, kehadiran buku ini dapat menambah literatur dan referensi tentang Banten, serta meningkatnya pemahaman tentang eksistensi, peran dan fungsi masyarakat adat yang merupakan salah satu aset sosial sangat berharga di Banten.

“Kami harapkan kehadiran buku ini menjadi motivasi bagi elemen masyarakat untuk melakukan kajian, pendokumentasian dan diseminasi informasi semua bidang bagi kemajuan Banten. Saya mengapresiasi kepada saudara Abdul Malik yang berkenan memberikan naskah penelitian disertasi doktorna untuk dicetak oleh kami,” kata Deden.

Secara umum, lanjut Deden, masyarakat Banten telah mengetahui bahwa penyelenggaraan acara Seren Taun oleh masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul sebagai identitas budaya. Acara seren taun tersebut juga menempati posisi penting dalam proses komunikasi pembangunan.

“Buku ini akan memberikan pemahaman kepada kita bahwa seren taun merupakan strategi komunikasi yang bertujuan agar masyarakat adat Banten Kidul dilibatkan secara aktif dalam merumuskan arah pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat adat kasepuhan kidul serta masyarakat disekitarnya,” tuturnya.

Deden menambahkan, Pemprov Banten menyadari sepenuhnya bahwa komunikasi memiliki andil penting dalam pelaksanaan pembangunan. Karena sehebat apapun program pembangunan, jika tidak dikomunikasikan dengan baik maka akan sulit untuk berjalan optimal.

"Diperlukan kesepahaman antara pemerintah dengan seluruh unsur masyarakat termasuk kasepuhan Banten Kidul dalam menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan, program kerja, kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Sebaliknya, pemerintah mendapat masukan dan aspirasi masyarakat tentang kebutuhan dan ekspektasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah,” terang Deden.

Sementara itu Abdul Malik, penulis buku yang juga Dekan FISIP Unsera Abdul Malik mengaku bangga dan mengapresiasi Pemerintah Pemprov Banten yang telah menerbitkan karyanya dalam sebuah buku.

"Ini adalah anugerah yang indah karena naskah yang saya miliki ini diapresiasi oleh Pemprov Banten dalam hal ini biro humas untuk diterbitkan. Buku ini punya banyak makna, terutama adat kasepuhan banten kidul. Di situlah saya tertarik untuk membuat kajian apa itu adat kasepuhan,” kata Malik.

Menurutnya, di Kabupaten Lebak masyarakat kasepuhan bukanlah masyarakat yang minoritas, berbeda denga adat Suku Baduy yang cenderung mengisolasi. Mereka adalah masyarakat dengan jumlah anggota komunitas yang cukup besar dan tersebar di 10 kecamatan.

“Dari total sebanyak 67 komunitas kasepuhan yang mendiami wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 57 komunitas kasepuhan di antaranya masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lebak," sebutnya.

Sementara itu, Sekretaris Adat Kasepuhan Cisungsang, Henriana Hata mengatakan, keberhasilan masyarakat Kasepuhan memperoleh pengakuan dari negara, mendapat apresiasi positif dari banyak kalangan.

Ia mengungkapkan, sejumlah pihak menilai bahwa masyarakat Kasepuhan Banten Kidul adalah sedikit dari masyarakat adat di Indonesia, yang solid dan kompak dalam memperjuangkan eksistensinya.

Henriana juga memberi apresiasi kepada pemerintah daerah dan DPRD yang memiliki komitmen dan keberpihakan terhadap masyarakat adat.

“Ada istilah kalau negara tidak mengakui kami, maka kami tidak akan mengakui negara. Karena sebelum negara ini ada, adat kasepuhan ini sudah ada. Intinya kami ingin mendapatkan pengakuan dari negara, bentuknya adalah dalam perda dan semacamnya,” kata Henriana. [hms]

Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Pemprov Banten Terbitkan Buku Tentang Adat Kasepuhan Banten Kidul

BERITA TERKAIT

NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top