Sabtu, 25 Mei 2019 |
News Adv

Pemprov Banten Bersinergi Dengan Kabupaten dan Kota Menata Sektor Perumahan

Selasa, 19 Sept 2017 | 11:51 WIB Dibaca: 488 Pengunjung

Foto ilustrasi kawasan permukiman.*

SERANG, [NEWSmedia] - Perumahan merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang harus terpenuhi. Namun bukan masalah mudah untuk membangun dan menata perumahan yang bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat, terlebih bagi warga yang berpenghasilan rendah.

Permasalahan tersebut dibahas dalam acara Sosialisasi dan Kebijakan Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten, yang diselenggarakan di Hotel Marbella, Anyer, Rabu 16 September 2017.

Kegiatan ini dihadiri dinas terkait di Pemerintah Kabupaten Pandeglang, perbankan, lembaga penjamin dan para pelaku usaha di bidang bangunan perumahan dan kawasan pemukiman di WKP II Kabupaten pandeglang.

Kepala Dinas PRKP Provinsi Banten M Yanuar dalam sambutan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perumahan M Rahmat Rogianto mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menjalin koordinasi dan sinergitas antara pemangku kebijakan, dalam hal ini adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dengan pelaku usaha di bidang perumahan dan permukiman.

“Termasuk dari perbankan, lembaga penjamin serta para pengembang di wilayah Provinsi Banten,” kata Rahmat.

Dijelaskan bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk dapat memfasilitasi masyarakat mendapatkan kebutuhan perumahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah, antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, di mana urusan perumahan merupakan salah satu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib buat pemerintah daerah.

Pengembangan permukiman di daerah tertinggal

Sementara itu, Kepala Dinas PRKP Kabupaten Pandeglang Syarif Hidayat mengatakan, bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden No 131 tahun 2015 tetang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019, Kabupaten Pandeglang merupakan daerah tertinggal (DT) dari total 122 DT di Indonesia.

Atas dasar itu, Pemerintah Kabupaten Pandeglang memohon kepada Pemerintah Provinsi Banten agar membantu serta mempriolitaskan penanganan dan pengentasan RTLH di Kabupaten Pandeglang.

“Kabupaten pandeglang yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibanding daerah lain, dalam skala nasional terdiri dari 35 kecamatan dan 13 kelurahan, serta 322 desa. Data TNP2KP menunjukkan ada 31.424 KK masyarakat berpengasilan rendah (MBR) yang terbesar di 35 kecamatan dan baru 5 persen yang terbangun,” kata Syarif Hidayat.

Ia mengungkapkan, banyaknya pembangunan perumahan yang cenderung meningkat oleh pengembang tanpa disertai penyerahan PSU, sehinga berimplikasi terhadap pembangunan di daerah, terutama terkait dengan pemeliharaan aset.

Regulasi dan perizinan

Kepala Bidang Perizinan Dinas PTSMPT Kabupaten Pandeglang Surya Darmawan menyampaikan, bahwa dalam penyelenggaraan perumahan rakyat DPTSMPT banyak menemukan kendala dan hambatan, yang mengakibatkan terjadinya backlog (angka kekurangan perumahan) dan sulitnya masyarakat berpengasilan rendah untuk memperoleh rumah yang layak dan terjangkau.

“Perjanjian adalah bentuk persetujuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti dasar hukum sebagai berikut, UU Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, PP Nomor 88 tahun 2014 tentang pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman, PP Nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman serta PP Nomor 64 tahun 2016 tentang pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujarnya.

Surya mengatakan, Pemendagri Nomor 55 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perijinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah juga menjadi dasar penyelenggaraan perumahan rakyat. Ia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang Perizinan.

Adapun jenis perizinan yang dibuat secara online di Kabupaten Pandeglang adalah izin peruntukkan penggunaan tanah (IPPT), izin mendirikan bangunan (IMB), izin usaha perdagangan (SIUP), izin tempat usaha (SITU), tanda daftar perusahaan (TDP) serta izin usaha jasa konstruksi (SIUJK).

“Sedangkan untuk persyaratan izin perumahan di Kabupaten Pandeglang masa proses 5 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap, sedangkan masa berlaku selama bangunan berdiri, tidak pindah nama dan alamat,” jelas Surya.

Zulfi Kotto narasumber dari THE HUD Institute mengungkapkan, ada lima komponen dasar hukum permukiman, yaitu penataan ruang, penyediaan tanah, pembiayaan, infrastruktur dasar dan pembangunan rumah yang meliputi teknik, teknologi dan bahan bangunan.

Ia juga menyarankan pemerintah daerah agar segera mempunyai land banking, untuk mengatasi harga tanah yang setiap saat semakin tinggi dan tidak terkendali. “Diharapkan kepada pemerintah daerah, dengan kewenangannya membuat perda khusus mengenai land banking,’ ujarnya. [adv]

Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Pemprov Banten Bersinergi Dengan Kabupaten dan Kota Menata Sektor Perumahan
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top