Senin, 26 Februari 2018 |
Highlight - News Adv

Pemprov Banten Bahas Pendapatan Pajak Bersama Pengusaha SPBU

Rabu, 07 Sept 2016 | 09:33 WIB Dibaca: 902 Pengunjung

Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten berupaya menggenjot pendapatan pajak dari penjualan bahan bakar kendaraan.

SERANG, [NEWSmedia] – Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten, Selasa (6/9/2016), membahas pendapatan pajak dari sektor Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) bersama pengusaha penyedia bahan bakar kendaraan bermotor di wilayah Banten.

Terdapat 34 perusahaan penjual bahan bakar di wilayah Banten yang terdaftar ke dalam Wajib Pungut (Wapu), di antaranya pengelola SPBU yang menjadi mitra PT Pertamina dan PT Shell Indonesia di wilayah Banten.

Kepala DPPKD Provinsi Banten Nandy S Mulya mengungkapkan realisasi penerimaan pajak dari sektor Bahan Bakar Kendaraan Bermootor (PBB-KB) Banten pada pertengahan Agustus 2016 (Triwulan II)I, mencapai 63,02 persen atau Rp495.327.474.237 miliar. Sementara target pajak dari sektor tersebut pada tahun anggaran 2016 yakni Rp786.021.800.000.

“Memang ada penurunan (dibanding 2015), karena harga premiun dan solar tahun ini turun. Itu berpengaruh terhadap capaian target Pajak BBKB sampai pertengahan Agustus tahun ini,” kata Nandy.

Ia menjelaskan, pajak BBKB dipungut dari penyedia bahan bakar kendaraan bermotor, di mana dasar pengenaan pajak BBKB adalah nilai jual bahan bakar kendaraan, sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

“Tarif PBB-KB di provinsi Banten yang ditetapkan sebesar 5 persen sesuai dengan Perda No 1 Tahun 2011 tentang pajak kendaraan,” kata Nandy, menjelaskan.

Menurut dia, rapat koordinasi bersama para pengelola SPBU dan perwakilan perusahaan migas ini sebagai bentuk upaya peningkatan pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di wilayah Banten.

“Ini dalam upaya untuk terus meningkatkan PBBKB. Kita adakan rakor ini bersama seluruh Kepala UPT DPPKD, Kasi PPL dan wajib pungut se-Banten,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendapatan DPPKD Provinsi Banten, Yani Rustiani mengatakan, rapat koordinasi bersama seluruh perusahaan merupakan upaya untuk menggali informasi terkait penjualan PBB-KB yang dilakukan wajib pungut.

“Kita hadirkan dalam rakor ini perwakilan seluruh perusahaan yang terdaftar, untuk menggali informasi penjualan dan permasalahan yang dihadapi,” kata Yani. [Adv]

Publisher: newsmedia.co.id
Bagikan:

KOMENTAR

Pemprov Banten Bahas Pendapatan Pajak Bersama Pengusaha SPBU
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top