Senin, 24 Februari 2020 |
News Room

Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Divestasi Saham Freeport

Kamis, 01 Nov 2018 | 12:17 WIB Dibaca: 273 Pengunjung

Diskusi Publik PB HMI di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (31/10/2018).*

JAKARTA, [NEWSmedia] - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mencatat beberapa poin penting yang juga akan dijadikan rekomendasi kepada pemerintah pusat tentang skema disvestasi saham PT Freeport Indonesia.

Ketua Bidang Lingkungan Hidup PB HMI, Abdul Robbi Syahrir meminta mengatakan, pihaknya meminta kepada pemerintah agar meninjau kembali proses divestasi saham Freeport yang dinilainya tidak berkeadilan secara ekologis.

“Kami meminta kepada pemerintah untuk meninjau kembali proses divestasi saham PT Freeport, sekaligus kami juga meminta agar pemerintah menyusun langkah strategis yang lebih berkeadilan secara ekologis,” kata Robi saat diskusi publik, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (31/10/2018).

Ia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam lingkungan PT Freeport Indonesia, terdapat sekitar 4.535 Hektar, kawasan hutan lindung, yang telah dijadikan area operasi PT Freeport yang tidak melalui prosedur perizinan kepada pemerintah, atau tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

“Pemerintah atau Kementerian terkait, harus memerintahkan PT Freeport, segera menyelesaikan soal lingkungannya. Jadi hasil valuasi ekonomi berdasarkan hasil temuan BPK, telah menyebabkan kerugian negara, sebesar 185,01 Triliun,” tegas Robi.

Seperti diketahui, oprasi PT Freeport Indonesia, telah merusak lingkungan dan membabad lahan hutan. Oleh karena itu, PB HMI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, segera membuka dokumen Proper terbaru PT Freeport, dan memberikan sanksi tegas atas kerusakan lingkungan yang terjadi. [usep]

Penulis: Usep
Editor: Ahmad Hifni
Publisher: Muhammad Adi
Bagikan:

KOMENTAR

Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Divestasi Saham Freeport

BERITA TERKAIT

NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top