Senin, 25 Juni 2018 |
News Room - Politik

PDI-P Banten Tolak Larangan Mantan Napi Korupsi 'Nyaleg'

Sabtu, 02 Jun 2018 | 15:46 WIB Dibaca: 137 Pengunjung

Ketua DPD PDI-Perjuangan Provinsi Banten, Asep Rahmatullah saat ditemui di kantor DPD PDI-P Provinsi Banten, Sabtu (2/6/2018).*

SERANG, [NEWSmedia] - DPD PDI-Perjuangan Provinsi Banten tidak setuju dengan rencana KPU yang melarang mantan narapidana kasus korupsi ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Legislatif 2019.

Ketua DPD PDI-Perjuangan Provinsi Banten, Asep Rahmatullah menilai, KPU telah melampaui batas fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu, sebab menurutnya, yang memiliki wewenang untuk mengatur dan membuat Undang-undang terkait hal tersebut adalah eksekutif dan legislatif.

"Sebetulnya, KPU sudah melampaui batas terhadap fungsinya. KPU tidak boleh membuat norma UU, harusnya KPU itu merujuk institusi tertinggi," kata Asep saat ditemui di kantor DPD PDI-P Provinsi Banten, Sabtu (2/6/2018).

Ia menjelaskan, selain mantan narapidana kasus korupsi, pihaknya juga tida sepakat dengan rencana KPU yang melarang pelaku pelecehan seksual terhadap anak dan bandar narkoba ikut Nyaleg pada Pemilu 2019.

"Ketika institusi KPU sudah merilis dan menyampaikan dan sudah ada dukungan dari kalangan pegiat korupsi, artinya untuk mencabutnya kan dia agak sedikit kurang berwibawa, sehingga terkesan dipaksakan aturan itu dibuatkan," jelasnya.

Ia menegaskan, pihaknya juga sangat menyayangkan dengan rencana tersebut, sebab menurutnya, meski KPU telah merilis dan menyampaikan dukungan dari pegiat anti korpusi, Asep menilai tingkah laku KPU kurang berwibawa.

"Dia (KPU-red) paksakan aturan tersebut dan dibawa ke penggugat terhadap konten keputusan KPU," pungkasnya.

Untuk diketahui, KPU RI akan membuat rancangan Peraturan KPU (PKPU) yang melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Umum.

Meski rencana tersebut menuai pro dan kontra dari berbagai elemen masyarakat termasuk petinggi negara, KPU akan tetap berpegang pada rancangan PKPU tersebut yang melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Legislatif 2019. [CR]

Penulis: Anton
Editor: Ahmad Hifni
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

PDI-P Banten Tolak Larangan Mantan Napi Korupsi 'Nyaleg'
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top