Selasa, 18 Februari 2020 |
News Room - Banten Memilih

Panwaslu Tindak Lanjuti Dugaan Kampanye Terselubung Rano Karno di RSUD Banten

Selasa, 22 Nov 2016 | 13:08 WIB Dibaca: 1335 Pengunjung

Rano Karno memberikan bingkisan kepada pasien di RSUD Banten, Senin (21/11/2016). (Foto: Istimewa)

SERANG, [NEWSmedia] - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Serang menindaklanjuti temuan pengawasan terkait dugaan kampanye terselubung yang dilakukan Rano Karno di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten pada, Senin 21 November 2016.

Diketahui ketika itu Rano Karno yang merupakan Calon Gubernur Banten mengunjungi pasien yang dirawat di RSUD Banten. Dalam kunjungan itu, Rano memberikan bingkisan makanan serta buku biografi ‘Si Doel’ dan amplop diduga berisi uang.

Simak: Kunjungan Rano Karno ke RSUD Banten Menjenguk Pasien atau Kampanye?

Aktivitas Rano Karno di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Banten itu juga sempat ditegur panitia pengawas pemilu yang memantau di lokasi. Dan hari ini, rencananya Panwaslu Kota Serang pun memanggil pihak-pihak terkait, antara lain tim kampanye Rano Karno dan Direktur RSUD Banten untuk dimintai keterangan.

Koordinator Divisi Pencegahan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kota Serang Ajat Munajat mengatakan, berdasarkan hasil pengawasan, Calon Gubernur Banten Rano Karno melakukan kunjungan ke rumah sakit di luar jadwal kampanye. Menurutnya, jadwal yang terdaftar untuk pasangan calon nomor urut dua pada Kamis 21 November 2016, yakni di Ciceri Indah, di Kampung Cibebek, Cipocok Jaya dan Kasemen.

"Tidak ada jadwal (kampanye) yang terdaftar di rumah sakit umum Banten," kata Ajat, kepada wartawan, Selasa (22/11/2016).

Ia mengatakan, hasil pengawasan dan temuan dugaan kampanye di RSUD Banten oleh calon nomor urut dua di Pilkada Banten tersebut akan dikaji dan akan disandingkan dengan keterangan-keterangan dari pihak terkait.

Ajat mengungkapkan, aturan mengenai jadwal kampanye telah diatur dalam pasal 187 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Jika melanggar, pasangan calon bisa dikenakan sanksi pidana minimal 15 hari kurungan dan maksimal tiga bulan.

Ia menjelaskan, pasangan calon tidak boleh menjadikan lembaga negara atau fasilitas negara untuk tempat berkampanye, termasuk di rumah sakit.

“Ada sanksi administratif, tidak boleh di lembaga negara itu, baik rumah sakit, kemudian fasilitas-fasilitas negara dipakai sebagai tempat kampanye," tuturnya. [nm]

Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Panwaslu Tindak Lanjuti Dugaan Kampanye Terselubung Rano Karno di RSUD Banten
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top