Selasa, 11 Mei 2021 |
News Room - Pendidikan - Pemerintahan

Orang Tua Murid di Banten Terpaksa Menanggung Biaya SPP Akibat Beralihnya Kewenangan

Selasa, 25 Jul 2017 | 16:03 WIB Dibaca: 1657 Pengunjung

ilustrasi.*

CILEGON, [NEWSmedia] - Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, SMA/SMK negeri yang semula dikelola oleh dinas pendidikan kota/kabupaten, kini kewenangannya dilimpahkan ke dinas pendidikan provinsi.

Karena beralihnya kewenangan SMA/SMK sejak awal tahun ini, dipastikan biaya pendidikan di SMA/SMK di seluruh kabupaten/kota tidak lagi gratis. Imbas dari beralihnya kewenangan tersebut turut mengubah kebijakan tentang sekolah gratis yang pernah direalisasikan oleh pemerintah kota atau kabupaten.

Menurut Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Se-Kota Cilegon Asep Mansur mengatakan, ketika SMA/SMK masih berada di bawah Dindik Kota Cilegon, tidak ada pungutan sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi orang tua murid. Namun, karena belum ada kebijakan sekolah gratis bagi SMA/SMK negeri di Provinsi Banten, orang tua murid kini harus menanggung SPP.

“Tapi sebenarnya SPP tidak besar, karena kebutuhan siswa per tahun dikurangi dana BOS dan BOSDA. Seperti di SMA 3 Cilegon, kebutuhan siswa per tahun Rp3,7 juta, dikurangi dari BOS per siswa Rp 1,4 juta, dan BOSDA Rp1,2 juta. Jadi yang ditanggung orangtua murid Rp1,1 juta. Itu per tahun loh," ujarnya.

Asep menjelaskan, Rp1,1 juta per tahun yang ditanggung orangtua murid SMA Negeri 3 Cilegon, bisa dibayarkan langsung bisa juga dibagi 12 bulan. Proses pembayaran sesuai dengan kesepakatan rapat komite sekolah.

“Kalau per bulan berarti jatuhnya kan tidak sampai Rp100 ribu,” papar Asep. Pembayaran SPP, lanjutnya, baru akan dilakukan pada tahun ajaran 2017-2018. Meski, sejak awal tahun lalu SMA/SMK negeri kewenangannya sudah diambil alih Pemprov Banten, namun kebutuhan sekolah masih tertutupi dari dana BOS dan BOSDA.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon Muhtar Gojali berharap program pendidikan gratis untuk SMA/SMK yang telah direalisasikan Pemkot Cilegon beberapa tahun lalu, bisa dilanjutkan oleh Pemprov Banten.

"Seperti awal tahun ini, dari Januari sampai Juni kewenangan sudah di Pemprov tapi, masih tertutup oleh dana BOS dan BOSDA jadi gratis,” terangnya.

Namun, dirinya enggan memberikan komentar terkait program pro-rakyat Pemkot Cilegon yang belum dilanjutkan oleh Pemprov Banten. “Kita hanya bisa berharap, harusnya kebijakan Pemkot Cilegon yang lalu bisa dilanjutkan agar masyarakat bisa merasakan pendidikan gratis di tingkat SMA,” harapnya.

Ditambahkannya, SPP dari siswa SMA/SMK saat masih menjadi wewenang Pemkot Cilegon ditutup oleh APBD Kota Cilegon. “Itu dasarnya dulu Perwal. Saya lupa perwal nomor berapa. Tapi, setelah berlakunya UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah itu kan jadi tidak berlaku lagi. Tapi, kalau untuk SMP dan SD kita kan gratis sampai sekarang,” terangnya.

Ketua Komite SMKN 1 Kota Serang Muhsinin juga mengungkapkan hal yang sama. Dulu, kata Muhsinin, di SMKN 1 Kota Serang tidak pernah ada pungutan. Tapi kini, komite sekolah terpaksa memutuskan untuk memungut biaya sekolah Rp2 juta per siswa karena masih kekurangan untuk biaya operasional. "Itu juga sudah ributnya kayak gimana," kata Ketua DPRD Kabupaten Serang ini.

Muhsinin menyarankan Gubernur Banten Wahidin Halim untuk meninjau ulang Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 tahun 2017 yang mengatur soal pungutan di sekolah oleh komite sekolah.

"Jangan sampai kebijakan yang ditandatangani plt gubernur Nata Irawan ini berimbasnya ke Pak WH. Kami minta wakil rakyat di provinsi dan pak WH agar bisa meninjau kembali soal kebijakan pendidikan di tingkat SMA/SMK agar 2018 bisa gratis," katanya.

Ketua Komisi V DPRD Kabupaten Serang Fitron Nur Ikhsan mengatakan bahwa program sekolah gratis untuk tingkat SMA/SMK yang dilaksanakan di kabupaten/kota belum bisa dilakukan di tingkat provinsi karena kemampuan anggaran di masa transisi.

"BOSDA kita jauh di bawah BOSDA kabupaten kota sebelumnya. Kami sudah menyarankan agar BOSDA jangan disamaratakan. Sebaiknya dibedakan antara satu kabupaten ke kabupaten lain. Karena basic BOSDA kabupaten kota sebelumnya sudah ada yang terlanjur tinggi sehingga dapat digratiskan. Kami mengusulkan ke depan untuk diklaster sehingga besarannya beda," kata politisi Partai Golkar ini.

Fitron mengatakan, saat dikelola kabupaten/kota, BOSDA untuk SMA/SMK mencapai Rp2 juta lebih. Sedangkan ketika dikelola pemprov, BOSDA yang dikucurkan hanya Rp900 ribu per anak.

"Jelas jadinya tidak ada cara lain selain partisipasi siswa dengan cara iuran. Untuk masa transisi ini gak akan mungkin (gratis) karena anggaran gak mencukupi. Insya Allah ke depan mampu," pungkasnya. [BR]

Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Orang Tua Murid di Banten Terpaksa Menanggung Biaya SPP Akibat Beralihnya Kewenangan
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top