Minggu, 29 Maret 2020 |
News Room - Pendidikan

Ombudsman Ungkap Temuan Dalam Penerimaan Siswa Baru di Banten

Selasa, 11 Jul 2017 | 07:11 WIB Dibaca: 723 Pengunjung

Foto ilustrasi.*

SERANG, [NEWSmedia] - Ombudsman mengungkap adanya temuan pelanggaran dan permasalahan yang merugikan masyarakat dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP dan SMA/SMK Negeri di Provinsi Banten tahun ajaran 2017-2018. Temuan tersebut meliputi pungutan liar, jual beli ‘kursi’ serta kendala pada sistem online.

“Banyak oknum guru yang menawarkan jasa untuk menerima siswa ke sekolah favorit dengan tarif hingga Rp6 juta. Bahkan ada guru yang melakukan pungutan dengan dalih menjual map dan materai mulai Rp20 ribu sampai Rp100 ribu,” kata Kepala Ombusdman Banten, Bambang P Sumo saat menggelar ekspose hasil pemantauan pelaksanaan PPDB di Provinsi Banten tahun ajaran 2017-2018, Senin, (10/7/2017).

Menurut Bambang, temuan dalam proses penerimana siswa baru di sekolah negeri tersebut diketahui berdasarkan pengaduan dari masyarakat di kabupaten/kota wilayah Provinsi Banten, di semua tingkatan sekolah.

“Selain persoalan zona, biaya pendaftaran, termasuk jual beli ‘bangku’ serta ada sekolah di wilayah Tangerang waktu pendaftarannya hanya satu hari saja,” ujarnya.

Kata Bambang, Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten meminta adanya tindak lanjut dari pemerintah daerah untuk mengambil sikap tegas, terutama terkait pungutan liar yang dilakukan terhadap calon peserta didik.

“Setiap sekolah yang melakukan pungli harus diberikan sanksi atau tindakan setegas-tegasnya,” ucap Bambang.

Selain itu, kata Bambang, pihaknya juga mendapat aduan pelaksanaan PPDB di wilayah Kabupaten Lebak dan Pandeglang tidak menerapkan sistem zonasi, dan para calon siswa dibebaskan saat mendaftar atau memilih sekolah.

“Ini apakah pelanggaran atau bukan, kami akan mencoba melaporkan ke pusat,” kata Bambang, seraya menyatakan, proses PPDB tersebut dinilai telah merugikan masyarakat.

Sementara itu, Komisioner Ombusdman RI, Ninik Rahayu yang hadir dalam ekspose tersebut, mengungkapkan persoalan pendaftaran PPDB dengan sistem online yang banyak dikeluhkan, karena menyulitkan masyarakat.

“Padahal dalam Permendikbud tahun 2017, dengan sistem online yang diterapkan saat ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam PPDB. Tetapi yang terjadi, saat ini ada 33 laporan (masalah) terkait PPDB yang terjadi di wilayah provinsi, dan 555 laporan di wilayah kabupaten dan kota,” ujarnya.

Menurut Ninik, kondisi tersebut terjadi karena pemerintah daerah tidak melakukan sosialisasi secara baik terkait proses pendaftaran PPDB dengan sistem online. Calon pendaftar menjadi kebingungan pada saat akan mendaftarkan melalui sistem online.

“S-O-P-nya harus jelas, dan prosedurnya dapat dimengerti, sehingga (juga) tidak terjadi kecurangan,” tuturnya.

Ninik pun meminta kepada seluruh masyarakat untuk dapat melaporkan jika menemukan pelanggaran atau kecurangan pada proses penerimaan siswa baru, dengan menghubungi call center 137. “Kita dari Ombusdman membuka pelayanan pengaduan, dan kita pun akan melindungin si pengadu. Jadi tidak perlu takut dan khawatir,” ujarnya. [vredo/red]

Penulis: Red/vredo
Editor: Arif Darma
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Ombudsman Ungkap Temuan Dalam Penerimaan Siswa Baru di Banten
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top