Kamis, 09 Juli 2020 |
News Room

Ombudsman Temukan Kejanggalan Informasi Jumlah Pasien Corona di Banten

Sabtu, 21 Mar 2020 | 16:01 WIB Dibaca: 496 Pengunjung

Data sementara kasus Covid -19 di Banten.*

SERANG, [NEWSmedia] - Ombudsman Perwakilan Banten menemukan kejanggalan informasi perkembangan virus corona yang dipublikasi oleh pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi Banten.

Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Banten Dedi Irsyad melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (21/3/2020).

"Kami menemukan ada perbedaan informasi terkait perkembangan virus corona di wilayah Banten yang dipublikasi oleh Pemerintah Pusat dengan yang dipublikasi oleh Pemprov Banten. Ini masalah yang harus segera diselesaikan," kata Dedy.

Dari informasi Pemprov Banten yang ditayangkan di https://infocorona.bantenprov.go.id/covid-19/topic/16. Hingga Kamis (19/3/2020) pukul 20.30, ada 20 orang warga Banten yang terkonfirmasi positif terjangkit virus corona (Covid-19).

Dari 20 orang yang positif tersebut, sebanyak 1 orang telah sembuh, 16 orang masih dirawat dan 3 orang meninggal dunia.

Informasi dari Pemprov Banten berbeda dengan informasi yang dipublikasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona melalui situs https://www.covid19.go.id/situasi-virus-corona/.

Hingga Kamis (19/3/2020) pukul 23.50 WIB, Informasi dari Gugus Tugas, di Provinsi Banten terdapat 27 orang yang terkonfrmasi positif corona. 1 orang meninggal dunia. Namun tidak diinformasikan jumlah pasien yang sembuh dan juga yang sedang dirawat. Informasi tersebut tidak mengalami perubahan sejak pukul 12.00 WIB ketika disiarkan ke publik.

"Hari ini (Sabtu/21/3/2020) masih tetap gak sinkron, bisa dicoba cek sendiri, tetap ada perbedaan," jelasnya.

Menurutnya, dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 Keppres No 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) disebutkan, Gubernur dan Bupati/ Walikota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 dan penangana Covid-19 di daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

"Artinya Pemerintah Daerah harus selalu berkoordinasi dengan Gugus tugas pada pemerintah pusat, mungkin pola komunikasi dan koordinasinya yang perlu diperbaiki, jangan sampai masyarakat bingung dengan data dan informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan versi yang berbeda-beda,” tegasnya.

Ia juga meminta agar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Banten selalu berkoordinasi dengan Gugus Tugas yang dipusat agar ada kesepahaman dan sinkronisasi sehingga memudahkan masyarakat dalam menerima informasi terkait corona tersebut.

"Kedepan kita semua berharap agar hal ini tidak terulang lagi," pungkasnya. [ahi]

Penulis: Ahmad Hifni
Editor: Indra Gunawan
Publisher: Muhammad Adi
Bagikan:

KOMENTAR

Ombudsman Temukan Kejanggalan Informasi Jumlah Pasien Corona di Banten

BERITA TERKAIT

NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top