Rabu, 08 Juli 2020 |
News Room - Banten Memilih

MK Mulai Sidangkan Sengketa Pilkada Banten, Gugatan Rano-Embay ‘Salah Alamat’

Jumat, 17 Mar 2017 | 11:36 WIB Dibaca: 2681 Pengunjung

Sirra Prayuna, selaku kuasa hukum pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Rano Karno-Embay Mulya Syarief saat sidang di Mahkamah Konstitusi, Kamis (16/3/2017). (Foto: Ifa/Humas MK)

JAKARTA, [NEWSmedia] - Sidang perdana gugatan Pilkada Banten 2017 yang diajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Rano Karno-Embay Mulya Syarief telah dilaksanakan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (16/3/2017).

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Rano Karno-Embay Mulya Syarief menggugat hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017, tanggal 26 Februari 2017.

Dalam sidang perdana perkara Nomor 45/PHP.BUP-XV/2017, Rano Karno-Embay Mulya Syarif yang diwakili kuasa hukum Sirra Prayuna dkk, mendalilkan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Menurutnya, kecurangan tersebut dilakukan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten nomor urut 1, Wahidin Halim-Andika Hazrumy dan KPU Kota Tangerang.

Menurut Sirra, kecurangan yang terlihat nyata adalah penggunaan surat keterangan (suket) untuk memilih yang melebihi jumlah suket yang dikeluarkan Disdukcapil Kota Tangerang. Selain itu, Sirra juga mengungkapkan terdapat jumlah suara sah dan tidak sah lebih besar dari jumlah surat suara yang diterima (DPT + 2,5% cadangan).

Hal itu, kata dia, mengindikasikan adanya pemilih siluman sehingga menimbulkan pengguna hak pilih melebihi ketersediaan jumlah surat suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sirra menuding kecurangan itu tersebar di 13 kecamatan se-Kota Tangerang.

“Hal tersebut telah menunjukan secara terang benderang adanya kesengajaan dari penyelenggara pemilihan untuk melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif di Kota Tangerang. Maka sudah sepatutnya dan berdasar hukum jika dilaksanakan pemungutan suara ulang untuk wilayah Kota Tangerang,” jelasnya.

Sirra juga mengutarakan adanya politik uang yang dilakukan pihak terkait di beberapa daerah yang dikemas dalam bentuk pembagian sembako maupun perlombaan motorcross dengan hadiah uang. Oleh karena itu, pemohon meminta MK membatalkan keputusan KPU Provinsi Banten dan meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kota Tangerang dan Kabupaten Serang.

Kuasa Hukum KPU Banten, Syarif Hidayatullah mengatakan, gugatan yang diajukan pemohon (Rano-Embay) sama sekali tidak membahas selisih suara. Sementara dalam UU nomor 10 tahun 2016 pasal 158, telah diatur secara jelas, mengenai syarat formil yang bisa diajukan ke MK yaitu mengenai selisih perolehan suara.

“Di situ (UU 10 tahun 2016) sudah jelas dan tegas disebutkan, perselisihan hasil penghitungan suara. Sementara, permohonan pemohon untuk Banten itu, minta pembatalan penetapan KPU Nomor 8 tentang hasil penghitungan suara. Akan tetapi seluruh isinya tidak menyinggung perselisihan suara, mereka tidak mengungkapkan perolehan suara,” kata Syarif usai persidangan di MK.

Berita terkait: Pleno KPU Banten: Calon Petahana Kalah Dengan Selisih Suara 1,90 Persen

Syarif menegaskan permohonan dari pihak Rano-Embay bukan lagi menjadi kewenangan MK. Menurutnya, gugatan soal adanya dugaan kecurangan merupakan kewenangan lembaga lain, selain MK.

“Misal, untuk pelanggaran yang bersifat administratif, ada KPU. Dalam pelanggaran ada Bawaslu dan Panwaslu. Begitu juga ada hal yang sifatnya sengketa administrasi antara pihak terkait dan penyelenggara, bisa di pengadilan tata usaha negara. Begitu juga dengan isu money politic, bisa diselesaikan di Sentra Gakkumdu,” terangnya.

Sementara itu, Tim Kuasa Hukum WH-Andika, Ferrry Renaldy mengatakan, permohonan yang digugat pihak Rano-Embay tidak sesuai dengan syarat formil UU Nomor 10 tahun 2016.

"Permohonan pemohon itu sempat dipertanyakan juga oleh salah satu hakim. Permohonan pemohon itu apa, karena memang permohonan pemohon itu berbicara tentang pelanggaran pilkada. Sementara dalam UU nomor 10 tahun 2016, pelanggaran pilkada itu sudah ada lembaga sendiri yang menanganinya,” kata Ferry.

Pihaknya juga memastikan akan memberikan jawaban terhadap permohonan pemohon tersebut pada sidang selanjutnya yang digelar Selasa (21/3/2017). Ferry juga mengaku sudah mempersiapkan semua alat bukti yang dibutuhkan.

“Kita siap berikan jawaban. Pihak penyelenggaran (KPU dan Bawaslu) sebagai pihak termohon juga pastinya sudah siap,” tutur Ferry. [ahi]

Penulis: Ahmad Hifni
Editor: Arif Darma
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

MK Mulai Sidangkan Sengketa Pilkada Banten, Gugatan Rano-Embay ‘Salah Alamat’
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top