Senin, 25 Juni 2018 |
News Room - Highlight - News Citizen

Mengukur Kontestasi Pilkada Kota Serang 2018

Selasa, 13 Mar 2018 | 07:30 WIB Dibaca: 380 Pengunjung

Eko Supriatno, penulis artikel 'Mengukur Kontestasi Pilkada Kota Serang 2018' di kolom NEWScitizen (NEWSmedia).*

KONSTALASI politik di Pilkada Kota Serang memang agak sedikit berbeda dengan pilkada di tiga daerah lainnya di Provinsi Banten yang juga digelar serentak pada 2018 (Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang). Berbagai faktor menjadikan Pilkada Kota Serang tidak mudah dibaca. Berbeda dengan Pilkada di tiga daerah lainnya tersebut, calon pemenangnya sudah bisa ditebak.

Sosok kandidat di Pilkada Kota Serang memang menjadi faktor penentu kemenangan. Sementara diketahui, kontestasi Pilkada Kota Serang diikuti tiga pasangan calon Wali Kota-Wakil Wali Kota. Pertama adalah pasangan calon nomor urut 1 (Vera Nurlaela-Nurhasan). Kedua, pasangan nomor urut 2 (Samsul Hidayat-Rohman), dan ketiga, pasangan calon nomor urut 3 (Syafrudin-Subadri).

Dengan tiga pasangan tersebut, Pilkada Kota Serang memberikan tiga pilihan kepada masyarakat. Itu menjadi 'PR' yang harus dipecahkan oleh kandidat maupun oleh tim pemenangannya. Begitu juga bagi masyarakat, harus kepada siapa memberikan kepercayaan.

Diketahui, jumlah pemilih terdaftar di Pilkada Kota Serang tercatat ada sebanyak 455.291 orang (Data Maret 2017). Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sikap pemilih di Kota Serang. Yang utama, tentu soal popularitas dan kredibiltas kandidat.

Namun ada factor lain yang mempengaruhi keterpilihan dalam pilkada, yaitu ikatan kekerabatan dan manfaat ekonomi yang bersifat langsung dirasakan masyarakat (suatu pemberian misalnya). Untuk di Kota Serang, sentiment kedaerahan juga nampaknya masih terasa dan kemungkinan akan ikut memberi pengaruh terhadap sikap pemilih. Adapun pengaruh ketokohan informal seperti kiai dan ustaz, cenderung mengalami penurunan.

Dalam Pilkada Kota Serang 2018, harus diakui bahwa kans pasangan calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Serang nomor urut 1, Vera Nurlaela-Nurhasan cukup besar. Hal ini mengingat suami Vera adalah ‘incumbent’ (Wali Kota Serang Tb Haerul jaman). Ditambah lagi, Vera-Nurhasan didukung delapan partai politik, yakni Partai Golkar, PDIP, Partai Demokrat, Partai Gerindra, PBB, PKB, PKPI, dan Partai NasDem, sehingga peluang pasangan ini dirasa cukup besar.

Namun ada satu kelemahan dari Vera. Dipilihnya Nurhasan sebagai wakil Vera menimbulkan banyak kekecewaan, terutama di kalangan partai politik pendukung. Pasangan Vera-Nurhasan dianggap sama sekali tidak merepresentasikan kekuatan unsur ‘representasi dukungan parpol’, yang merupakan sebuah keseimbangan geopolitik. Bisa saja, mesin parpol pendukung di koalisi tidak bergerak.

Namun, banyaknya parpol yang merapat dalam koalisi Vera-Nurhasan, telah menunjukkan betapa pasangan tersebut memiliki kekuatan (kekuatan ‘pragmatis’ salah satunya).

Pasangan calon nomor urut 3, Syafrudin-Subadri yang didukung empat parpol yakni PPP, PKS, PAN, dan Hanura, merupakan pesaing terberat Vera-Nurhasan. Pasangan tersebut menjadi kekuatan baru yang cukup representatis sebagai penantang koalisi besar Vera-Nurhasan.

Maka itu, tidak berlebihan apabila pasangan Syafrudin-Subadri yang dikenal dengan tagline ‘Aje Kendor’, diprediksi akan menjadi kompetitor terberat Vera-Nurhasan. Kombinasi birokrat dan politisi yang menempel di Syafrudin-Subadri, menjadikan pasangan ini berpeluang di Pilkada Kota Serang 2018. Terlebih lagi, pasangan ini memiliki keunggulan basis konsituen PKS yang dikenal loyal dan militan.

Namun pasangan Syafrudin-Subadri kurang memiliki chemistry dengan partai pengusung. Pascadeklarasi dan penetapan oleh KPU, pasangan tersebut terlihat kurang terkoordinasi dengan parpol pengusung. Ini bisa menjadi kelemahan.

Sementara yang terakhir adalah pasangan nomor urut 2, yakni Samsul Hidayat-Rohman yang maju dari jalur perseorangan. Saya pikir jalur perseorangan masih jauh dari harapan, bahkan kurang diminati masyarakat dalam setiap kontestasi pemilihan.

Persepsi dikotomi antara calon independen versus calon yang diusung parpol nampaknya tidak bisa dipungkiri. Hal ini bisa kita pelajari dari nasib-nasib yang dialami calon independen di setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Jarang sekali peluang kemenangan berpihak pada calon independen. Apalagi, pasangan calon independent di Pilkada Kota Serang 2018 (Samsul-Rohman) belum dikenal masyarakat.

Itulah pemetaan peluang dari tiga pasangan calon di Pilkada Kota Serang 2018, meskipun itu bukan sebagai penilaian akhir. Mungkin masih banyak kelebihan dan kekurangan lain yang bisa dicermati. Bahkan, bukan tidak mungkin para kandidat di atas memiliki peluang yang sama untuk mengisi kursi ‘Nomor Satu’ di Kota Serang. Tentunya, penilaian (pilihan) akhir ada di tangan warga Kota Serang.

Apatisme Warga dan ‘Pilkada Tanpa Pesta’

Sama dengan pelaksanaan pilkada di tiga daerah lain di Banten, pesta demokrasi lima tahunan di Kota Serang juga nampak sepi. Hari pencoblosan tinggal beberapa bulan lagi (27 Juni 2018), tetapi animo masyarakat masih kurang bunyi. Atas dasar itu, saya menyebutnya Pilkada Kota Serang ini adalah ‘Pilkada Tanpa Pesta’.

Mengapa disebut ‘Pilkada Tanpa Pesta’? Lihat saja, di mana-mana tidak terlihat hiruk pikuk dan kemeriahan yang menunjukkan Kota Serang sedang mengadakan pesta demokrasi. Spanduk atau baliho yang berisi ajakan menggunakan hak pilihpun relatif tidak terlihat.

Justru gaung Pilkada Kota Serang 2018 kalah dengan persiapan para caleg menjelang Pemilu Legislatif dan para kandidat menjelang Pemilihan Presiden 2019. Gambar bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, sudah bertebaran di mana-mana.

Berkaitan dengan itu, ada beberapa kritik yang ingin saya sampaikan:

Pertama, Pilkada Kota Serang menjadi sepi karena tidak ada calon/kandidat yang dianggap mampu menghadirkan perubahan dan perbaikan untuk daerah. Kapabilitas dan kompetensi calon kepala daerah pun terlihat ‘biasa saja’. Semua pasangan calon tidak memiliki sesuatu yang berbeda yang bisa dijadikan daya tarik bagi pemilih.

Kedua, tidak ada calon/kandidat yang menonjol dan menjadi magnet perubahan. Semua calon hanya menampilkan kampanye yang bersifat sloganistik melalui atribut sosialisasi. Paling hebat dan ramai pun hanya saat pengerahan massa/arak-arakan. Seharusnya, kandidat/calon itu terjun langsung menemui masyarakat, melakukan tatap muka dengan kelompok-kelompok kecil, berdialog, menyerap aspirasi, dan menawarkan konsep kebijakan yang nyata dan rasional.

Publik tentunya berharap para kandidat kepala daerah berani mengeluarkan ide dan program pembangunan daerah ke depan. Sebab, seluruh rakyat (termasuk saya) berharap, pilkada bisa memunculkan pemimpin yang bukan semata-mata mencari kekuasaan. Namun kita lihat hari ini, pergantian kepemimpinan daerah melalui Pilkada tidak lebih dari sekadar seremonial belaka.

Pada dasarnya, para calon kepala daerah dipilih dan terpilih dengan ide-idenya, dan ketika terpilih nanti harus bisa melaksanakan semua idenya. Peran masyarakat dalam setiap pilkada menjadi penting. Masyarakat harus benar-benar menilai dan mengetahui track record (rekam jejak) seorang calon kepala daerah, sehingga yang dipilih nanti adalah kepala daerah yang memiliki kualitas, jujur dan berintegritas.

Berlanjut ke pembahasan ‘Pilkada Tanpa Pesta’. Bahwa masyarakat saat ini hanya sebagai penonton saja, tidak lebih. Penyelenggara tidak melibatkan peran aktif masyarakat untuk memeriahkan pelaksanaan pilkada. Tentunya hal ini dikhawatirkan berimbas terhadap tingkat kepedulian masyarakat untuk memberikan hak suara, termasuk kepedulian masyarakat terhadap pemerintah yang memimpin nanti.  Dengan begitu, antipati masyarakat terhadap penyelenggaran pilkada, termasuk kepada pemerintah sudah terbangun sejak awal.

Seperti kita ketahui, biasanya yang membuat ramai pemilu itu adalah relawan dan simpatisan. Akan tetapi kali ini (Pilkada Kota Serang 2018) benar-benar sepi. Kreativitas relawan dalam menyampaikan dukungannya pun tidak terlihat, sehingga pilkada ini benar-benar semakin sunyi.

Aturan KPU yang melarang peserta pilkada memasang sendiri alat peraga seperti baliho, spanduk dan umbul-umbul, juga merupakan kemunduran berdemokrasi. Tanpa adanya baliho pasangan peserta pilkada di lokasi umum, maka pesta demokrasi sudah tak ada lagi. KPU telah sengaja melakukan pembelengguan demokrasi. Padahal sejatinya, demokrasi itu identik dengan hingar bingar, gegap gempita dan suka cita dari masyarakat. Namun, ketika itu tak ada sama sekali maka demokrasi tak ada arti.

Kita mengkhawatirkan, ‘Pilkada Tanpa Pesta’ ini semakin membuktikan masyarakat tidak tertarik dengan pilkada. Masyarakat bisa bersikap apatis, masa bodo, karena menganggap ikut berpartisipasi dalam pilkada, tidak ada gunanya. Toh kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) yang terpilih tidak akan membuat perubahan terhadap kehidupan mereka.

Publik melihat pilkada serentak tidak bisa melahirkan pemimpin yang dapat mengangkat kesejahteraan mereka. Para kandidat yang maju di pilkada dilihat hanya sekadar melakukan pencitraan dan kepentingan partai pengusung serta kelompoknya saja.

Namun semua harus terselenggara dan pilkada tetap berjalan. Yang terpenting sekarang adalah masyarakat bisa menyambut dengan riang gembira pelaksanaan pilkada. Terlebih lagi, pemilik kedaulatan tertinggi di Pilkada adalah rakyat. Jadi sudah seharusnya rakyat ikut merasakan senang dengan adanya pilkada. Untuk itu, aturan dan batasan-batasan kampanye yang ditetapkan KPU harus dirubah atau diperbaiki. Jangan terlalu kaku, sehingga masyarakat bisa menikmati pesta demokrasi.

Adapun untuk menghilangka rasa apatis masyarakat terhadap Pilkada, kandidat yang terpilih nanti harus benar-benar kerja, menunjukkan berprestasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya, mengurangi angka pengangguran, meningkatkan pertumbuhan investasi sampai dengan terwujudnya kesejahteraan di masyarakat.

Penulis, Eko Supriatno (Akademisi Universitas Mathlaul Anwar, Kabupaten Pandeglang)

Penulis: Eko Supriatno
Editor: Rapih Herdiansyah
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Mengukur Kontestasi Pilkada Kota Serang 2018
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top