Kamis, 19 April 2018 |
Highlight - Pemerintahan - News Citizen

Mengkritik Kegaduhan Rotasi Pejabat dan ‘Mindset’ ASN Pemprov Banten

Senin, 09 Apr 2018 | 16:44 WIB Dibaca: 408 Pengunjung

Akademisi Universitas Mathlaul Anwar (Unma) Banten, Eko Supriatno.*

[NEWSmedia] - Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Wahidin Halim dan Andika Hazrumy pada Jumat (6/4/2018) melakukan rotasi dan mutasi pada 98 jabatan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten. Meski belum besar-besaran, rotasi dan mutasi pejabat tersebut sedikit membuat gaduh suasana di kalangan birokrat Banten saat ini.

Akademisi Universitas Mathlaul Anwar (Unma) Banten, Eko Supriatno, menanggapi proses rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten tersebut. Ia mengkritisi kegaduhan pada setiap pelaksanaan rotasi dan mutasi pejabat.

Eko menegaskan, bahwa urusan rotasi mutasi adalah hak prerogatif pimpinan, dalam hal ini Gubernur. Oleh karena itu, pejabat yang kena rotasi atau yang tidak dirotasi harus melaksanakan tugas sebagaimana sumpah janji sebagai aparatur sipil negara (ASN).

“Hendaknya semua pihak menyadari bahwa pengisian SOTK (rotasi dan mutasi) adalah wewenang Gubernur. Mari jadikan rotasi dan mutasi ini sebagai sarana koreksi perbaikan pemerintahan. Peran pimpinan daerah sangat vital untuk memajukan daerah, dan keduanya tak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan elemen lain, terutama birokrasi,” kata Eko, Senin (9/4/2018).

Eko menegaskan, idealnya, rotasi mutasi pejabat tidak dijadikan instrumen untuk melakukan akomodasi politik, melainkan murni untuk kepentingan reformasi birokrasi. “Rotasi mutasi bukan politik akomodasi. Lebih dari itu rotasi mutasi mesti ditempatkan sebagai cara Gubernur membongkar pejabat OPD yang tidak berhasil menunjukkan kinerjanya dan memasang penggantinya yang bisa bekerja sesuai harapan masyarakat banyak,” ujarnya.

Pelantikan pejabat Pemprov Banten. (Dok: Biro ARTP Setda Banten)

Menurut Eko, secara teoritis, ada dua pendekatan untuk melihat fenomena di balik keputusan melakukan rotasi dan mutasi yang dilakukan oleh kepala daerah. Pertama adalah political-based atau pendekatan politik, yaitu rotasi mutasi dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengakomodasi kepentingan politik.

“Misalnya untuk mengubah konstruksi koalisi partai politik atau memberikan konsesi yang lebih besar kepada partai politik pendukung, termasuk partai politik dari pemimpin pemerintahan sendiri,” jelasnya.

Kedua pendekatan kinerja (performance-based), yaitu kebijakan pergantian pejabat dilakukan berdasarkan faktor kinerja. “Bila tidak ada rotasi dapat mengganggu kinerja secara keseluruhan. Yang termasuk dalam kategori ini misalnya pergantian yang disebabkan karena ada skandal seperti korupsi atau pelanggaran-pelanggaran sejenisnya,” terangnya.

“Dalam rotasi dan mutasi kemarin, saya tidak tahu Gubernur WH (Wahidin Halim) menggunakan pendekatan yang mana?” tutur Eko.

Pemetaan Kompetensi Aparatur

Eko pun menyarankan, Pemerintahan Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Wahidin Halim-Andika Hazrumy harus segera melakukan penataan birokrasi secara menyeluruh. Dengan SDM pegawai yang mencapai puluhan ribu, Pemprov Banten harus mampu memetakan profil pegawai berdasarkan hasil analisis jabatan, prestasi kerja, dan aspek-aspek lain pendukung kinerja.

“Gubernur Banten perlu mematangkan langkah dan strategi dalam pengisian SOTK. Konsep the right man on the right place menjadi kata kunci tercapainya visi misi WH-Andika. Agar pengisian SOTK memiliki akuntabilitas maka perlu memperhatikan tujuannya yakni mengoptimalkan fungsi pelayanan serta mampu mendorong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Eko.

Pegawai Negeri Sipil di Pemprov Banten. (Dok: Biro ARTP Setda Banten)

Di sisi lain, Eko menilai Pemprov Banten masih diisi oleh aparatur pemerintahan yang tidak kompeten, tidak profesional, dan tidak disiplin. “Maklum, harus diakui, bahwa di Banten masih banyak yang bekerja dengan metode 804. Maksudnya, masuk pukul 8, pulang pukul 4 petang, di tengah-tengah kosong alias tidak tampak batang hidungnya,” ungkapnya.

Eko pun menjelaskan, dalam tradisi kebijakan publik, ada yang disebut dengan hasil audit PNS, dengan metode pengelompokkan pegawai ke dalam empat kategori. Pertama, pegawai yang berkinerja baik dan kompeten. Ini merupakan SDM masa depan, dan harus diberi hak dan reward promosi. Kedua, pegawai yang kinerjanya baik, tetapi tidak kompeten. “Tipe PNS ini harus dikirim ke lembaga pendidikan (disekolahkan),” ujarnya.

Kemudian ketiga, lanjut Eko, pegawai yang kinerjanya buruk, tetapi memiliki kompetensi. “Walaupun lebih baik mengambil program karier kedua, kelompok ini harus dirotasi,” ujarnya.

Terakhir, pegawai yang berkinerjanya buruk dan tidak memiliki kompetensi apapun. “Jelas, PNS semacam ini harus dipensiun dini-kan,” ucap Eko.

“Soal mindset PNS, saya kira ini pekerjaan besar yang masih harus dibenahi. Saya tentu kenal banyak PNS profesional yang kerjanya jauh melebihi orang swasta, betulan. Mereka luar biasa, sudah pandai bekerja, santun, beretika bagus, dan tahu kapan harus bertindak. Ini membanggakan. Namun mereka juga mengeluh, masih sangat sedikit yang memiliki mindset melayani masyarakat,” sambung Eko.

Melencengnya Semangat Melayani

Eko pun mengingatkan bahwa paradigma pegawai pemerintahan sudah bukan lagi sebagai PNS. Mereka harus bekerja berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik (UU Nomor 25 Tahun 2009) dan Undang-Undang ASN (UU Nomor 5 Tahun 2014).

“Ya, paradigmanya kini adalah aparatur sipil negara yang basisnya bukan lagi pangkat, jabatan atau golongan, melainkan kompetensi dan integritas. Tugasnya adalah melayani, bukan mempersulit masyarakat,” terangnya.

Soal kinerja, Eko mengatakan, setiap pegawai harus memiliki program kerja, rencana aksi, termasuk time frame berikut dengan kebutuhan anggarannya. “Jangan dibalik ya. Sebab PNS biasanya money follow function. Anggarannya berapa, baru mikir apa yang mau dilakukan dengan uang itu. Akibatnya, ya apa lagi kalau bukan buat dibagi-bagi? Lalu rakyatnya tak dapat apa-apa dan Gubernurnya dicaci-maki. Memang tidak mudah mengorganisasi hal ini,” ujar Eko.

Gubernur dan Wakil Gubernur Banten berbincang dengan pegawai usai apel pagi. (Dok: Biro ARTP Setda Banten)

“Birokrat Banten jangan text book. Kriteria yang pas untuk mengisi pejabat birokrasi Banten era sekarang adalah sosok yang berani, inovatif, dan mau berkeringat. Situasi daerah yang stagnan karena ketidakpastian hukum akan memungkinkan. Figur pejabat harus berpikir out of the box,” sambungnya.

Problem Komunikasi Birokrasi

Lebih jauh Eko mengatakan, gagalnya reformasi birokrasi di Banten adalah ada pada masalah komunikasi. Kebuntuan komunikasi antarbirokrasi (khususnya di tingkat atas), dianggap menjadi penyebab melesetnya pencapaian target-target pemerintah.

“Tidak ada koordinasi yang bersifat horizontal, kendati ada rapat gabungan. Komunikasi hanya dilakukan parsial dalam pendekatan short term. Komunikasi yang buruk ini menyebabkan pengambilan kebijakan menjadi tidak tepat, bising di mana-mana, dan akhirnya mengaburkan substansi yang akan disampaikan. Bagaimana mengharapkan kinerja SKPD memperbaiki komunikasi antar SKPD jika informasi di dalam SKPDnya sendiri gagal dikelola dengan baik?” kata Eko. [rhd]

Penulis: Eko Supriatno
Editor: Rapih Herdiansyah
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

LAINNYA

Newsmedia Diverifikasi Dewan Pers
Rabu, 21 Mar 2018 | 20:19 WIB
Newsmedia Diverifikasi Dewan Pers
LPTQ Pandeglang Incar Juara Umum MTQ Banten 2018
Selasa, 20 Mar 2018 | 16:55 WIB
LPTQ Pandeglang Incar Juara Umum MTQ Banten 2018
Mengukur Kontestasi Pilkada Kota Serang 2018
Selasa, 13 Mar 2018 | 07:30 WIB
Mengukur Kontestasi Pilkada Kota Serang 2018

KOMENTAR

Mengkritik Kegaduhan Rotasi Pejabat dan ‘Mindset’ ASN Pemprov Banten
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top