Senin, 26 Februari 2018 |
News Room - Pemerintahan

Menanti Sanksi Komisi ASN untuk Pejabat Pemprov Banten yang 'Bermain' di Pilkada

Kamis, 04 Mei 2017 | 21:04 WIB Dibaca: 1289 Pengunjung

Foto pejabat Pemprov Banten saat 'Salam Dua Jari' bersama calon petahana Gubernur Banten, Rano Karno yang pernah dilaporkan ke Bawaslu Banten beberapa waktu lalu. (Dok: NEWSmedia)

BANTEN, [NEWSmedia] - Pelaksanaan Pilkada Banten 2017 menyisakan sejumlah persoalan. Salah satunya terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil  Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Kini, dugaan pelanggaran netralitas ASN di Pemprov Banten telah ditindaklanjuti Komisi ASN, berdasarkan adanya laporan pengaduan.

Belum diketahui siapa yang memberikan laporan atau pengaduan, namun dugaan pelanggaran netralitas ASN terkait Pilkada Banten 2017 telah ditindaklanjuti Komisi ASN.

Hal itu diketahui dalam surat Komisi ASN yang disampaikan kepada Gubernur Banten tertanggal 2 Mei 2017. Dalam surat perihal undangan klarifikasi itu, KASN meminta agar Gubernur Banten menugaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Banten dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten untuk hadir pada rapat klarifikasi terkait laporan pengaduan dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Banten 2017.

Dua pejabat yang merupakan penanggungjawab pembinaan pengawai/ASN di Pemprov Banten itu diundang untuk datang ke Komisi ASN pada Jumat, (5/5/2017) besok.

Penjabat Gubernur Banten, Nata Irawan membenarkan adanya surat tersebut, dan telah menindaklanjuti dengan mendisposisi tugas kepada Sekda Banten, Ranta Soeharta dan Plt. Kepala BKD Banten, Opar Sochari untuk memberikan klarifikasi.

"Saya sudah disposisi ke Pak Sekda dan Kepala BKD untuk hadir," kata Nata Irawan saat dikonfirmasi NEWSmedia, Kamis (4/5/2017) siang.

Namun Nata enggan memberikan keterangan saat ditanya perihal pejabat-pejabat yang diduga melakukan pelanggaran, tidak netral di Pilkada Banten 2017.

Seperti diketahui, selama tahapan Pilkada Banten 2017, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten mencatat sekitar 25 laporan dugaan pelanggaran keterlibatan ASN di Pilkada Banten.

Bahkan seluruh laporan telah ditindaklanjuti, dan bahkan beberapa pelanggaran telah direkomendasi oleh Bawaslu untuk dikenakan sanksi.

"Beberapa pelanggaran sudah diputuskan terbukti, dan Bawaslu sudah mengeluarkan rekomendasi kepada pimpinan instansi yang ASN nya terbukti melakukan pelanggaran," ujar Ketua Bawaslu Banten, Pramono U Tanthowi saat merilis laporan pelanggaran Pilkada Banten 2017 beberapa waktu lalu.

Sementara itu, tim advokasi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Ferry Renaldy mengungkapkan, berdasarkan catatan, pihaknya melaporkan sebanyak 32 dugaan pelanggaran netralitas ASN Pemprov Banten selama tahapan Pilkada Banten.

"Dari 32 laporan itu, pejabat yang pernah kami laporkan antara lain Sekda Ranta, Kepala Dishub Revri Aroes, Kepala Biro Umum Siti Maani Nina, Kepala BPPMD Sigit Suwitarto, Kepala BPAD Andi Fatmawati, Kepala Dinkes Yanuar, Direktur RSUD Dwi Hesti, Asda Eneng Nurcahyati, Kepala UPT Samsat Rangkasbitung, Kepala BLHD Husni Hasan CES," ungkap Ferry.

Berdasarkan isi surat undangan klarifikasi, Komisi ASN menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas ASN di Pilkada Banten 2017 berdasarkan adanya laporan.

Namun saat akan dikonfirmasi, Sumardi selaku Asisten KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan belum memberikan jawaban. Sementara Kepala Sekretariat KASN, Harry Mulya Zein mengatakan, pihaknya tidak bersedia memberikan keterangan terkait hal tersebut.

"Itu kewenangan di Bidang Pengaduan dan Penyelidikan. Silakan bisa konfirmasi ke sana," kata Harry. [ard/idr]

Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Menanti Sanksi Komisi ASN untuk Pejabat Pemprov Banten yang 'Bermain' di Pilkada

BERITA TERKAIT

NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top