Senin, 25 Juni 2018 |
News Room - Pemerintahan

Mau Ambil Tunjangan Kinerja? ASN Pemprov Banten Wajib Tunjukkan STNK

Rabu, 19 Jul 2017 | 16:33 WIB Dibaca: 1140 Pengunjung

ilustrasi.*

SERANG, [NEWSmedia] – Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Pendapatan (Bapenda) membuat aturan baru terkait pengambilan tambahan penghasilan pegawai (TPP) atau tunjangan kinerja (tukin).

Aturan baru tersebut adalah para pegawai atau ASN yang bekerja di lingkungan Pemprov Banten harus menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dalam setiap pengambilan TPP atau Tukin.

Menurut Sekretaris Daerah Banten Ranta Soeharta, kebijakan tersebut diambil untuk mendorong pegawai pemerintahan bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Salah satunya adalah dalam urusan membayar pajak kendaraan.

“Jangan bayar pajak susah. Laporan dari Bapenda, masih banyak yang nunggak-nunggak. Ya harus kita peringati, dengan cara apa? Harus kita kerasi sedikit. Masa orang kerja di Badan Pendapatan bayar pajaknya nunggak,” ujar Ranta setelah menghadiri pelepasan siswa mengenal Nusantara di area eks Pendopo Gubernur Banten, Rabu (19/7/2017).

Menurut Ranta, kebijakan tersebut pun sebagai salah satu upaya untuk mendorong pendapatan daerah. “Soal teknisnya Pak Opar (kepala Bapenda Provinsi Banten). Yang jelas ini jadi motivasi terus didorong agar PAD tidak lolos,” kata Ranta.

Kebijakan tersebut sendiri dikuatkan dengan surat edaran yang ditandatangani oleh Ranta. Berdasarkan dokumen surat edaran yang diperoleh Radar Banten Online, kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 973/2512-BAPENDA.03/2017 Tentang Pengambilan Tambahan Penghasilan Pegawai Dengan Menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam surat tersebut disebutkan, selain milik pribadi, para pegawai pun harus menunjukkan surat-surat tersebut atas nama anggota keluarga yang terdapat di dalam satu kartu keluarga (KK) dengan pegawai yang bersangkutan.

Sementara, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Opar Sohari saat dikonfirmasi terkait hal tersebut menyebutkan, kebijakan itu dibuat untuk mengajak para pegawai sadar atas kewajibannya sebagai pegawai negeri bahkan sebagai warga negara.

“Jadi sebelum kita meminta kepada masyarakat taat pajak, bayar BPKB dan lain-lain, kita harus intropeksi diri kita dulu,” ujar Opar.

Kebijakan yang diperkuat melalui surat edaran yang ditandatangi Sekretaris Daerah Provinsi Banten tersebut menurut Opar masih bersifat imbauan. Belum ada sanksi bagi yang tidak menunjukkan STNK. Namun ke depan sanksi tersebut akan diterapkan.

Dengan adanya kebijakan tersebut, tidak luput dari kritikan bernada penolakan dari sejumlah pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Provinsi Banten.

Salah satunya Tohir. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak efektif. Harusnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memiliki inovasi yang kreatif untuk memastikan tidak adanya penunggakan pajak kendaraan bermotor.

“Alasan ASN sebagai contoh kurang tepat, coba buat kebijakan pembayaran pajak kendaraan untuk ASN secara kolektif atau menyediakan jasa jemput pembayaran untuk ASN, dimana dimulai dengan pembuatan database kendaraan yang dimiliki oleh ASN,” ujar Tohir.

Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji kembali kebijakan yang muncul secara mengejutkan tersebut. Banyak hal yang perlu diperhitungkan sebelum kebijakan tersebut benar-benar diterapkan.

“Sasaran utamanya kebijakan ini adalah ASN tingkat pelaksana, yang mungkin hanya memiliki satu kendaraan, bagaimana dengan para pejabat yang memiliki lebih dari satu kendaraan?  Dan kebijakan dalam bentuk surat edaran tidak memiliki daya paksa, sehingga dengan mudah diacuhkan,” paparnya. [Red/rbo]

Penulis: Red/rbo
Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Mau Ambil Tunjangan Kinerja? ASN Pemprov Banten Wajib Tunjukkan STNK
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top