Minggu, 25 Juli 2021 |
News Room

Luar Biasa, Praktik Jual-Beli Jabatan di Pemerintahan Beromzet Rp40 Triliun

Selasa, 24 Jan 2017 | 20:15 WIB Dibaca: 1067 Pengunjung

Foto Ilustrasi

JAKARTA, [NEWSmedia] - Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan jual beli jabatan secara ilegal di seluruh Indonesia, ditaksir mencapai Rp40 triliun. ASN yang mendapatkan jabatan dengan cara beli itu, akan berusaha mengembalikan modal tersebut dengan cara menyunat uang rakyat atau korupsi.

Oknum ASN akan balik modal beli jabatan dari proyek-proyek yang dia tangani. Seolah mereka sudah punya formula tersendiri untuk memanipulasi anggaran proyek dari duit rakyat itu. Menyunat konstruksi bangunan dan lain sebagainya adalah hal lumrah bagi ASN bermental pencoleng ini.

"Ini adalah penghitungan kami, taksiran kami 41 ribu jabatan di ASN, setelah dikalkulasi sampai Rp40 triliun," kata Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (24/1/2017).

Lanjutnya, Rp40 triliun ternyata cara mereka me-recover dengan cara mengambil dari proyek-proyek dinas kantor yang mereka pimpin. Terkuak belum lama ini lewat operasi tangkap tangan KPK, kasus jual-beli jabatan dengan tersangka Bupati Klaten Sri Hartini. KASN menyatakan pengawasan haruslah diperketat supaya jual-beli jabatan tak terjadi lagi.

"Dan tanpa pengawasan, ternyata inilah yang ramai dengan jual-beli atau transaksi jabatan," ujarnya.

KASN punya wilayah kewenangan mengawasi pejabat Eselon I, Eselon II, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Namun untuk Eselon III dan IV, pengawasannya diserahkan kepada daerah. Padahal jual-beli jabatan juga marak terjadi di level Eselon III dan IV.

Sofian menjamin, di lingkungan kementerian dan provinsi yang dia tangani sudah 90% bersih dan tinggal 10% yang masih melakukan penyimpangan. "Katakanlah 90% sudah bersih, tinggal 10%," ujar Sofian.

Ada beragam tarif jual-beli jabatan. Untuk Eselon I level Sekda, tarifnya menembus Rp1 miliar, Rp5 miliar, atau bahkan Rp6 miliar. Untuk Eselon II, antara Rp80 juta dan Rp400 juta. Semakin besar anggaran untuk dinas, kian mahal harganya.

"Yang Rp400 juta itu adalah untuk Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, dinas-dinas yang besar anggarannya," kata dia.

Untuk jabatan kepala sekolah dasar (SD) dihargai Rp125 juta, jabatan tata usaha (TU) SD dihargai Rp30 juta, dan jabatan kepala SMP dihargai Rp80-150 juta. Adapun jabatan kepala puskesmas dibanderol Rp10-15 juta. Ada pula harga yang harus dibayar agar tak dimutasi. [dtn]

Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Luar Biasa, Praktik Jual-Beli Jabatan di Pemerintahan Beromzet Rp40 Triliun
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top