Sabtu, 22 Juli 2017 |
News Room- Pendidikan- Pemerintahan

Lembaga Kebijakan Publik Menilai Dindik Kota Tangerang 'Gagal Paham' Terkait PPBD

Selasa, 18 Jul 2017 | 16:04 WIB
ilustrasi.*

TANGERANG, [NEWSmedia] - Direktur Lembaga Kebijakan Publik, Ibnu Jandi membeberkan ketidaksiapan Kota Tangerang dalam pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru. Ia menilai Dinas Pendidikan dianggap 'gagal paham' dalam melaksanakan PPBD pada tahun ini. 

Menurutnya PPDB sebenarnya tidak perlu dilaksanakan di Tahun 2017 pun tidak apa-apa kalau memang daerahnya tidak atau belum siap

"Nih Bunyi Pasalnya, Pasal 36 penerapan ketentuan tentang zonasi dan sistem PPDB secara online dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing - masing daerah," ujar Jandi di Tangerang, Selasa (18/7/2017).

Ia menambahkan ketidakmengertian Dinas Pendidikan Kota Tangerang di dalam penerapan PPDB secara Online di Kota Tangerang gagal paham membaca, memaknai dan mengurai Permendikbud No 17 Tahun 2017 tentang PPDB. Karena tidak mampu membacanya secara utuh, dan tidak mampu memaknai setiap bunyi Pasal per Pasalnya.

"Contohnya bunyi Pasal 12. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar," ucapnya.

Seperti jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi. Kemudian usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat dan prestasi di bidang akademik serta non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing - masing.

Ia menyatakan seharusnya Dinas terkait merujuk pada Pasal 12, Pasal 15 secara zonasi Pasal 35 dan 36 Permendagri No 17 Th 2017 tersebut sebenarnya tidak perlu untuk dilaksanakan di Tahun 2017 pun tidak masalah. Dinas Pendidikan Kota Tangerang di dalam membuat sistem zonasi bisa membuat secara proporsional terhadap Kecamatan - kecamatan yg tidak memiliki SMPN atau yang SMPN-nya dirasakan kurang dan tidak cukup, sementara rombel di daerah tersebut sangat banyak.

"Hal itu tertuang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 yang berbunyi PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Sedangkan yang diterapkan di Kota Tangerang kurang dapat memenuhi rasa keadilan, kurang obyektif dan kurang transparan, sehingga terkesan diskkriminasi," imbuh Jandi.

Jandi menjelaskan semestinya Dindik Kota Tangerang mengajak Bappeda, APIP, Kominfo, Dukcapil dan Humas. Bukan mengajak KPK yang tidak mengerti apa - apa tentang PPDB Online.

"Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang dapat memberikan masukan seperti ini kepada Wali Kota. Sehingga Wali Kota Tangerang dapat mengeluarkan kebijakan - kebijakan secara adil dan bijaksana kepada peserta rombel anak didik kita. Sehingga pula para orang tua dan anak - anak didik kita tidak resah, gelisah, marah dan tidak gaduh," paparnya. [red/wtn]

Penulis: Red/wtn
Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Lembaga Kebijakan Publik Menilai Dindik Kota Tangerang 'Gagal Paham' Terkait PPBD VIA FACEBOOK
Lembaga Kebijakan Publik Menilai Dindik Kota Tangerang 'Gagal Paham' Terkait PPBD VIA DISQUS
Dinsos
Top