Minggu, 05 Juli 2020 |
News Room - Hukum - Banten Memilih

KPU Yakin Gugatan Sengketa Pilkada Banten ‘Kandas’ di Sidang Dissmisal

Selasa, 21 Mar 2017 | 21:29 WIB Dibaca: 1712 Pengunjung

Ramdan Alamsyah selaku kuasa hukum pihak terkait dalam persidangan perkara Perselisihan Hasil Pilkada Banten 2017 di ruang sidang MK, Selasa (21/3/2017). (Foto: Ifa/Humas MK)

SERANG, [NEWSmedia] - Sidang lanjutan perkara gugatan sengketa Pilkada Banten 2017 yang diajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Rano Karno-Embay Mulya Syarief telah selesai dilaksanakan Mahkamah Konstitusi, di Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Kuasa Hukum KPU Banten, Syarif Hidayatullah mengatakan, dari perkara yang diajukan oleh pemohon, pihaknya meyakini perkara tersebut akan berakhir pada persidangan dissmisal. Dismissal merupakan proses pekerjaan hakim untuk meneliti, memilah gugatan yang masuk ke pengadilan.

Putusan dismissal akan menentukan sebuah perkara dilanjutkan atau sebaliknya, gugatannya tidak dapat diterima dan oleh karenanya kandas di tengah jalan. Syarat-syarat tersebut terutama terkait hal-hal formil seperti hak hukum para pihak (legal standing), tenggang waktu pengajuan gugatan, syarat persentase selisih perolehan suara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Haqul yakin Insya Allah, sangat yakin dari bukti-bukti yang ada, nanti perkara itu akan diakhiri pada dissmisal,” kata Syarif kepada saat dihubungi via telpon, Selasa (21/3/2017) siang.

Ia menjelaskan, pada sidang kali ini, pihaknya selaku termohon telah menyampaikan jawaban terhadap gugatan dari pemohon (Rano Karno-Embay Mulya Syarief). Bahkan pada sidang ini, KPU Banten mengajukan eksepsi (pembelaan) terhadap gugatan pemohon.

“Pada dasarnya MK tidak punya kewenangan untuk mengadili perkara itu, dasarnya pasal 157 ayat 3 itu yang menegaskan, MK hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tentang perselisihan hasil penghitungan suara, tapi yang diajukan oleh pemohon kan seluruhnya itu hanya soal suket (surat keterangan-red), money politic , sehingga kalau itu yang diajukan ke MK, MK tidak punya kewenangan,” kata Syarief, menjelaskan.

Menurut Syarief, KPU selaku pihak termohon menyampaikan eksepsi lantaran permohonan Rano-Embay tidak memenuhi legal standing yang tertuang dalam ayat 1C pasal 158 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah.

“Ketentuannya, selisih suara itu harus maksimal satu persen dari suara sah. Setelah kita hitung, ternyata selisih suara yang ada di Banten itu 1,9 persen, jauh melampaui syarat maksimal," tuturnya.

Dari pokok perkara, Syarif mengungkapkan telah menyampaikan jawaban, seperti tuduhan soal surat keterangan (suket), soal penggunaan surat suara dan lain sebagainya yang diajukan oleh pemohon “Ternyata setelah dilakukan verifikasi, pemohon salah data,” ungkapnya.

Setelah sidang kedua ini selesai, para pihak tinggal menunggu surat undangan dari MK untuk persidangan dissmisal. Diperkirakan jadwal sidang dissmisal digelar antara 30 Maret 2017 sampai 6 April 2017.

“Kalau dissmisal itu biasanya MK memutuskan untuk mengakhiri perkara- perkara yang melampaui ambang batas. Kayak Banten, maka harus diakhiri, tidak mungkin dilanjutkan pemeriksaannya,” ujarnya. [ahi]

Penulis: Ahmad Hifni
Editor: Arif Darma
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

KPU Yakin Gugatan Sengketa Pilkada Banten ‘Kandas’ di Sidang Dissmisal

BERITA TERKAIT

NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top