Selasa, 17 Juli 2018 |
News Room - Pilkada Kota Serang 2018

KPU: Hasil Pilkada Kota Serang Tidak Bisa Digugat ke MK

Kamis, 05 Jul 2018 | 14:51 WIB Dibaca: 493 Pengunjung

Ketua Divisi Teknis KPU Kota Serang, Fierly Murdlyat Mabruri setelah Rapat Pleno di Le Dian Hotel, Kota Serang, Kamis (5/7/2018).*

SERANG, [NEWSmedia] – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang memastikan, perolehan hasil suara dalam pelaksanaan Pilkada Kota Serang 2018 tidak bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Divisi Teknis KPU Kota Serang, Fierly Murdlyat Mabruri mengatakan, berdasarkan Pasal 158 UU No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota meenyebutkan, selisih angka perolehan suara yang bisa digugat ke MK sebesar 1 persen, sementara selisih suara di Pilkada Kota Serang sekitar 6 persen.

“Nanti tiga hari ke depan, kami menunggu adanya gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP). Sampai tanggal 8 Juli 2018 pukul 00:00 WIB. Kami mengingatkan pasal 158 bahwa MK hanya memproses manakala selisih diantara satu persen,” kata Fierly di Le Dian Hotel, Kota Serang, Kamis (5/7/2018).

Ia menjelaskan, pihaknya akan melaksanakan rapat pleno penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang satu hari setelah masa registrasi perkara di MK selesai pada 23 Juli 2018.

BACA JUGA: Pilkada Kota Serang; Timses Paslon Vera-Nurhasan Walk Out

"Namun, apabila tidak ada gugatan dari salah satu paslon melalui MK, kami akan menetapkan paslon yang menang dan secara otomatis menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang pada 26 Juli nanti," jelasnya.

Ia menuturkan, pada rapat pleno rekapitulasi tersebut, paslon nomor urut satu mendapat 32 persen suara, sedangkan paslon nomor urut dua memperoleh sbannyak 29 persen suara dan nomor urut tiga 38 persen suara dengan angka partisipasi pemilih sebanyak 68,8 persen.

“Di rapat pleno itu saksi (nomor urut satu-red) melakukan walk out atas catatan yang mereka sampaikan. Sekali lagi kami menerima surat advokat nomor urut satu untuk menunda rapat pleno,” tuturnya.

Namun, lanjut Fierly, hingga malam tadi, tidak ada hal yang bisa membuat rapat pleno rekapitulasi suara tersebut ditunda, sebab menurutnya, penundaan rapat pleno bisa dilakukan ketika date lock di tingkat kecamatan dan terjadi bencana alam.

“Jadi peristiwa pidana jalan melalui jalurnya dan peristiwa administrasi politik seperti yang dilakukan KPU hari ini jalan terus. Jadi ini dua hal yeng berbeda,” pungkasnya. [CR]

Penulis: Anton
Editor: Ahmad Hifni
Publisher: Muhammad Adi
Bagikan:

KOMENTAR

KPU: Hasil Pilkada Kota Serang Tidak Bisa Digugat ke MK

BERITA TERKAIT

NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top