Senin, 25 Juni 2018 |
News Room - Hukum

KPK Telisik Dugaan Korupsi Anggaran Publikasi di Sekretariat DPRD Banten

Senin, 26 Des 2016 | 19:07 WIB Dibaca: 1522 Pengunjung

Tampak depan Gedung DPRD Provinsi Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Curug, Kota Serang.*

SERANG, [NEWSmedia] - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Banten terkait anggaran publikasi tahun 2015 senilai Rp21,5 miliar. Dalam pelaksanaan anggaran tersebut, ada indikasi kerugian negara sebesar Rp6, miliar.

Diketahui, anggaran publikasi tahun 2015 di Sekretariat DPRD Banten ditemukan bermasalah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2015 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun 2015.

Temuan yang dimaksud yakni pengeluaran belanja promosi dan publikasi pada Sub Bagian Informasi dan Publikasi DPRD Banten pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp21,5 miliar yang tidak didasarkan SPK (surat pesanan), serta terdapat temuan kelebihan pembayaran sebesar Rp6,7 miliar.

Dalam dokumen LHP BPK 2015 tersebut, temuan kelebihan pembayaran terjadi pada sembilan media yang menjadi rekanan kegiatan publikasi di Sekretariat DPRD Banten. Sembilan media yang dimaksud antara lain Soeara Rakjat, Genta Winata, Bidik Post, Gema Pemuda, Serang Timur Post, Legislator, Gema Publik, Aliansi Banten, dan RSKS.

Adapun rinciannya untuk masing-masing media tersebut yakni Soeara Rakjat (Rp846.000.000), Genta Winata (Rp988.000.000), Bidik Post (Rp1.004.000.000), Gema Pemuda (Rp1.022.000.000), Serang Timur Pos (Rp683.500.000), Legislator (Rp662.000.000), Gema Publik (Rp569.000.000), Aliansi Banten (Rp862.500.000) dan RSKS (Rp141.207.000).

Hasil tindak lanjut atas LHP BPK tahun 2015, temuan kelebihan pembayaran sebesar Rp6,7 miliar telah ditindaklanjuti oleh Sekretariat DPRD Banten. Namun pengembalian baru dilakukan sebesar Rp541 juta, sedangkan sisanya sebesar Rp6,2 miliar, belum ditindaklanjuti oleh Sekretariat DPRD Banten.

Atas temuan tersebut, selama dua hari, Kamis dan Jumat (22-23/12/2016), penyidik KPK mendatangi Gedung DPRD Banten untuk melakukan klarifikasi dan mengumpulkan data-data.

Sekretaris DPRD Banten EA Deni Hermawan‎ membenarkan tim penyidik KPK telah mendatangi Gedung DPRD Banten yang meminta klarifikasi dan sejumlah dokumen terkait dana publikasi di Bagian Humas dan Protokol DPRD Banten.

“Tim KPK datang ke sini meminta konfirmasi dan data-data terkait temuan BPK tahun anggaran 2015 di Sekretariat DPRD Banten. Kami telah memberikan data-data yang diminta KPK,” kata Deni didampingi Kabag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Banten Awan Rusmawan kepada wartawan di DPRD Banten, Jumat (23/12/2016).

Deni mengatakan, tidak ada penggeledahan, karena empat orang tim KPK yang datang dari Jakarta hanya meminta konfirmasi dan data sesuai surat yang ditujukan kepada kami terkait temuan BPK di Sekretariat DPRD tahun 2015.

Ia mengungkapkan, data-data yang diminta tim KPK belum semuanya diberikan, karena beberapa data yang dibutuhkan masih menjadi bahan pemeriksaan di BPK. Namun demikian, Deni mengaku sedang mengupayakan semua data yang diminta agar bisa diserahkan pada saat tim KPK datang kembali ke DPRD Banten, Selasa (27/12/2016) mendatang.

Meminta Jaminan Penggantian ke Pihak Media

Deni juga menjelaskan, Sekretariat DPRD Banten telah melakukan upaya pengembalian sesuai arahan BPK. Menurutnya, sudah ada pengembalian senilai Rp541 juta, ditambah penyetoran ke kas daerah Rp2,3 miliar. Sehingga, kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan ke kas daerah tersisa Rp3,9 miliar.

Atas sisa kelebihan bayar tersebut, kata Deni, pihak media sebagai rekanan kegiatan tersebut telah diminta untuk menyerahkan jaminan sebagai penggantian. Jaminan yang diberikan dalam bentuk sertifikat tanah sebanyak tujuh bidang dengan total luas tanah 14.245 m2, dengan harga taksiran senilai Rp3,9 miliar.

“Kami telah berusaha maksimal menindaklanjuti temuan BPK tahun 2015 dan menjadikan masalah ini sebagai pembelajaran. Sehingga ke depan, kinerja Setwan lebih baik lagi,” katanya.

Terpisah, mantan Kasubag Informasi dan Publikasi pada Setwan DPRD Banten Muhammad Ali Hanafiah yang disebut-sebut paling bertanggung jawab terkait temuan BPK tersebut,‎ tidak bersedia memberikan tanggapan terkait penyelidikan yang dilakukan penyidik KPK.

“Saya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan jawaban, coba tanyakan langsung ke Kabag Humas Setwan DPRD Banten,” kata Ali seperti dikutip Radar Banten, kemarin. [idr]

Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

KPK Telisik Dugaan Korupsi Anggaran Publikasi di Sekretariat DPRD Banten
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top